Jakarta, 6 Rabiul Akhir 1438/5 Januari 2017 (MINA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, banyaknya persebaran berita yang tidak jelas atau hoax di media sosial akan merugikan masyarakat.
“Masyarakat di antaranya menerima adanya keraguan terhadap segala informasi yang diterima, sehingga menjadi bingung,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (3/1/2017) seperti dsebutkan Wiranto.com.
Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama
Ia menambahkan, masyarakat sekarang dihadapkan pada kemajuan teknologi yang di satu sisi perlu disyukuri, karena membawa proses informasi lebih cepat dan luas. Namun pada sisi lain kegiatan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian menggunakannya untuk fitnah.
“Ini tentu saja membuat masyarakat bingung,” ujarnya.
Menurut Wiranto, kebingungan masyarakat ini dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan kebencian, sehingga berpeluang terjadi perpecahan dan permusuhan.
“Kalau sudah begitu pembangunan nasional akan terganggu, yang rugi tetap masyarakat, bangsa dan negara juga tentu merugi,” jelasnya.
Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa
Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini mengimbau masyarakat agar bertanggung jawab dalam memanfatkan teknologi serta menyebarkan informasi.
“Bebas berpendapat boleh, diizinkan, tetapi dengan cara-cara yang baik, yang elegan dan bermartabat,” tuturnya.
Untuk itu, ia menegaskan perlunya Badan Siber Nasional sebagai lembaga koordinator sejumlah badan siber yang telah ada di masing-masing lembaga dan institusi.
“Badan ini tidak akan mencampuri urusan internal masing-masing perusahaan, perorangan, atau kemudian memonitor pembicaraan orang per orang. Enggak betul itu. Hoax lagi itu,” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/1/2017). (RS2/RS3)
Baca Juga: Syeikh Palestina: Membuat Zionis Malu Adalah Cara Efektif Mengalahkan Mereka
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)