Mahfud MD Resmi Memundurkan Diri Sebagai Menkopolhukam

Jakarta, MINA – Mahfud MD resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) .

Hal itu disampaikannya di Pura Ulun Danu yang terletak di Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Rabu (31/1).

Mahfud mundur dari dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah didiskusikan bersama Ganjar Pranowo dan ketua umum partai politik pengusung, juga sudah dibicarakan dengan pihak Istana. “Kami akan melaporkan sudah selesai (di kabinet),” ujar Mahfud lewat siaran langsung, pada Rabu (31/1).

Mahfud selalu membawa surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju. Surat tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada Jokowi yang sebelumnya telah menunjuknya sebagai Menkopolhukam.

“Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden, tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, begitu saya ketemu langsung, saya sampaikan surat ini,” ujar Mahfud.

Tak lupa ia menyampaikan rasa hormatnya kepada Jokowi yang telah menunjuknya masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menjelaskan akan pamit dari pemerintahan Jokowi juga dengan rasa hormat.

“Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja, dengan itu tadi saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau,” ujar calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa suasana dalam kabinet pemerintah Jokowi semakin tak kondusif.

Ia menjelaskan, ada tiga hal yang menunjukkan ketidakkondusifan dalam Kabinet Indonesia Maju. Pertama adalah tertutupnya proses penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah. Padahal sebelum penunjukkan Pj kepala daerah, sosok tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh tim penilai akhir (TPA).

“Sekarang (penilaian penunjukkan Pj) dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik,” ujar Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1).

Kedua, ia melihat adanya fragmentasi antara para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut terjadi karena pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye.

“Ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma, sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri, sehingga mau rapat aja diperiksanya waduh udah berlebihan,” ujar Hasto.

“Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi, kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi,” sambungnya menegaskan. (R/R4/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)