Menlu Retno Paparkan Capaian Empat Prioritas Utama Diplomasi

Jakarta, MINA – Hasil kerja pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam empat tahun terakhir dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dalam pernyataan pers tahunan yang disampaikan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta, Rabu (9/1).

Kerja diplomasi selama periode tersebut dirangkum dalam empat prioritas utama diplomasi, yaitu menjaga kedaulatan NKRI, perlindungan WNI di luar negeri, diplomasi ekonomi, serta peran Indonesia di kawasan dan global.

“Dalam empat tahun terakhir, diplomasi perbatasan dan intensitas negosiasi perbatasan ditingkatkan dan diintensifkan,” ujar Menlu Retno.

Tercatat 129 perundingan perbatasan telah dilakukan Indonesia dan membuahkan hasil perjanjian perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Palau.

Menlu Retno juga menegaskan, Indonesia akan bersikap tegas dalam menghadapi gangguan terhadap kedaulatan. “Indonesia tidak akan mundur satu inchi-pun untuk kedaulatan negaranya, tidak satu inchi-pun,” ujarnya.

Terkait diplomasi Indonesia di Pasifik, berbagai kerja sama juga telah dikembangkan, termasuk kerja sama pembangunan, pembangunan kapasitas, kerja sama maritim, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.

Melindungi WNI juga merupakan amanat konstitusi, yang harus ditunaikan dengan baik. Kemlu menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas polugri.

Upaya peningkatan perlindungan WNI salah satunya dilakukan dengan terus-menerus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi.

“Mulai Januari 2019, Portal Peduli WNI diterapkan serentak di seluruh Perwakilan Indonesia,” kata Menlu Retno. Portal Peduli WNI adalah platform tunggal dan terintegrasi untuk pelayanan dan perlindungan WNI, maupun untuk informasi tentang tanah air.

Melalui sinergi dan integrasi sistem antar kementerian dan lembaga, Portal Peduli WNI menjadi etalase Indonesia Incorporated dalam perlindungan WNI di luar negeri. Oleh karena itu, Menlu Retno berterima kasih pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan BNP2TKI, atas kerja sama yang telah dilakukan.

Bidang ekonomi juga menjadi salah satu prioritas Kemlu. Dalam hal ini, Indonesia senantiasa meningkatkan kerja sama dengan pasar-pasar baru, salah satunya Afrika, yang tercermin dari terlaksananya Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018.

“Hanya dua hari penyelenggaraan IAF, disepakati deal bisnis lebih dari USD 586 juta dan Business Announcement sebesar USD 1,3 miliar,” kata Menlu Retno.

Infrastruktur kerja sama ekonomi juga diperkuat dengan penyelesaian negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA), Perjanjian Perdagangan Bebas (Free-Trade Agreement – FTA), dan Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement – PTA).

Diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk strategis Indonesia, seperti gerbong kereta dari PT INKA dan pesawat terbang. Diplomasi melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit juga terus dilakukan.

Termasuk capaian diplomasi ekonomi Indonesia, antara lain, diselesaikannya Kesepakatan Kemitraan Sukarela Aparatur Hukum Hutan, Pengelolaan dan Perdagangan (FLEGT VPA) dengan Uni Eropa dan pencabutan larangan terbang maskapai Indonesia ke Uni Eropa.

Indonesia juga senantiasa meningkatkan perannya di kawasan dan global, sebagi wujud kontribusi bagi dunia. Dengan visi Indonesia sebagai global maritime fulcrum, Indonesia terus memperkuat diplomasi maritim.

Hal ini tercermin dari terselenggaranya KTT Pertama IORA, Our Ocean Conference, dan Indonesia-Africa Maritime Dialogue. Baru-baru ini, Indonesia juga menginisiasi EAS Leaders’ Statement on Combating Marine Plastic Debris pada KTT EAS 2018 di Singapura.

“Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dalam konteks itu, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama Indo-Pasifik,” kata Menlu .

Terkait konsep Indo-Pasifik, Indonesia bersama negara angota ASEAN harus proaktif menyikapi perkembangan dan perubahan strategi di kawasan.

Tahun 2019, ujar Menlu Retno, akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Fokus polugri akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di DK PBB, yang presidensinya akan dipegang Indonesia pada Mei 2019 dan pertengahan 2020.

Indonesia juga secara resmi telah menyampaikan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini.

“Sebagai ‘A true Partner for Democracy, Development and Social Justice’, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM,” tegas Menlu.

Mengakhiri pernyataan pers tahunan, Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung diplomasi Indonesia.

“Diplomasi tidak lagi hanya didominasi oleh kerja diplomat. Pemangku kepentingan lainnya adalah juga pejuang diplomasi Indonesia. Mari sama-sama bekerja keras, untuk bangsa Indonesia yang maju, sejahtera dan bermartabat,” ujar Menlu Retno menutup pidatonya.(L/R01/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)