Jakarta, MINA – Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengharapkan ada lembaga riset khusus yang bisa mengintegrasi semua riset di Indonesia.
Menurutnya saat ini yang menjadi salah satu fokus perhatian Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) adalah masalah riset. Salama ini lembaga riset di Indonesia itu berada dimana-mana sehingga tidak fokus.
“Maka saya sudah mengajukan kepada DPR untuk merubah UU yang terkait dengan riset, Diharapkan ada lembaga reset nasional yang mengintegrasikan semuanya,” katanya saat menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2019 di Hotel Shangri la, Jakarta, Kamis (9/5).
Ia menjelaskan, diantara beberapa riset baik pemerintah seperti Kemenristekdikti, Penelitian dan pengembangan (Litbang) yang ada di Kementerian maupun Lembaga.
Baca Juga: Doa Bersama Menyambut Pilkada: Jateng Siap Sambut Pesta Demokrasi Damai!
“Harus dipusatkan di bawah satu lembaga nasional, kalau sudah dijadikan dalam satu wadah seperti lembaga badan riset nasional atau apapun namanya. Yang penting bisa mengintegrasikan riset yang ada di kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ada dua hal yang diusulkan dan sedang dibahas di DPR yaitu maslaah pendanaan dan kelembagaan.
“Masalah pendaaan riset, saya belum tahu apakah nanti dipatok pendanaannya dari fiskal yang ada atau dari anggaran pendidikan riset. Masing-masing Kementerian atau Lembaga memiliki anggaran pendidikan 20%. Jadi dari 20%, itu apakah bisa dialokasikan. Ini saya belum tahu,” jelasnya.
Adapun bentuk kelembagaan riset yang direncanakan, Nasir mengaku belum mengetahui apakah nantinya di bawah kewenangan Menteri atau di bawah satu komisi sendiri.
Baca Juga: Cuaca Jakarta Berpotensi Hujan Sore Hari Ini
“Kalau kita ingin efisien dalam pelaksanaan itu memang harus di bawah Menteri artinya dapat dikontrol langsung oleh menteri yang menangani di bidang itu,” paparnya.
Ia memambahkan, untuk pendanaan pendirian riset-nasional/">lembaga riset nasional idealnya menurut ranking dunia 1% dari GDP yaitu sekitar 130 triliunan.
“Sekarang kita belum mampu untuk mengalokasikan anggaran segitu, makanya kita anggarkan di dalam lingkup yang kecil dulu,” tambahnya. (L/R10/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Dr. Nurokhim Ajak Pemuda Bangkit untuk Pembebasan Al-Aqsa Lewat Game Online