Menteri Pendidikan Palestina Tegaskan Tolak Intervensi Kurikulum oleh Israel

Ramallah, MINA – Menteri Pendidikan Palestina Marwan Awartani menegaskan, tahun ajaran saat ini adalah tahun kedaulatan pendidikan, khususnya di kota Yerusalem, menolak segala dikte atau campur tangan dan intervensi dalam kurikulum Palestina.

Saat wawancara dengan TV Palestina yang dilaporkan Wafa, Ahad (4/9), Awartani mengatakan, istilah “kedaulatan pendidikan” muncul tiga tahun lalu ketika Israel dan kelompok lobi terkait mulai melancarkan serangan keras terhadap kurikulum Palestina.

Dia menggambarkan hal itu sebagai “rasis dan menghasut kekerasan,” namun menekankan negara Palestina menyambut baik dukungan keuangan tanpa syarat untuk program pendidikan.

Awartani mengatakan, otoritas Israel memberikan dirinya hak untuk membuat keputusan campur tangan dalam kurikulum sekolah dengan mendistorsi dan membuat amandemen buku teks Palestina dan kemudian mendistribusikannya ke sekolah.

Dia menganggap ini sebagai pelanggaran hukum internasional; sebagai hak kekayaan intelektual dan tidak mentolerir pelanggaran hak milik.

“Negara Palestina, oleh karena itu, memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap mereka yang memalsukan dan mendistorsi,” tegas Awartani.

Dia menunjukkan hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa dan Hukum Hak Anak memberikan hak kepada orang-orang yang diduduki untuk mengajar anak-anak mereka kurikulum alami yang sesuai yang menghormati budaya dan agama mereka.

Awartani juga menekankan, Hukum Dasar Palestina dan Undang-Undang Pendidikan mewajibkan setiap sekolah Palestina yang telah memperoleh lisensi untuk mengadopsi dan menggunakan buku-buku resmi Palestina, dan untuk tidak memperkenalkan kursus baru tanpa lisensi resmi.

“Oleh karena itu sekolah mana pun di Yerusalem secara hukum berkewajiban untuk melestarikan buku-buku Palestina, dan jika sekolah itu ingin memperkenalkan kursus baru, sekolah itu harus mendapatkan izin dari kementerian pendidikan dan otoritas yang berwenang,” ujarnya.

Dia menunjukkan, pemerintah memberikan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk masalah ini, membentuk komite manajemen krisis.

Ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan yang diperlukan, darurat, dan dana mendesak untuk membentengi sekolah  menghadapi pemerasan dan serangan yang dilancarkan terhadap pendudukan. (T/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)