Menteri PPN/ Bappenas: Pemanfaatan PINA Penting

Gold Coast, MINA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan jangka panjang.

“Pemanfaatan PINA penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan
pembangunan dengan memobilisasi dana jangka panjang, mendorong daur ulang investasi proyek brownfield, serta meningkatkan kapasitas permodalan pembangunan dengan estafet instrumen keuangan di setiap fase pembangunan,” katanya dalam Konferensi Dewan Bisnis Australia Dua Tahunan Indonesia (Biennial Australia Indonesia Business Council/AIBC), di Gold Coast, Australia, pada Senin (12/11).

Menurutnya, PINA juga untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal, sebagai skema pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur dan strategis yang dipandang kurang menarik atau berisiko, tetapi layak dari sisi keuangan dan komersial bagi sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Empat kriteria proyek yang dapat menggunakan PINA, yaitu: kemampuan mendukung target prioritas pembangunan, kemampuan komersial, manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, serta kesiapan untuk diimplementasikan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mendorong iklim investasi di Indonesia yang lebih baik, PINA mengambil beberapa langkah, diantaranya memberikan advokasi regulasi, meningkatkan tata kelola dan regulasi melalui pengembangan rencana strategis dan pedoman tata kelola yang baik, serta sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

“Sebagai penggerak pembangunan infrastruktur di Indonesia, PINA mempercepat terjadinya transaksi keuangan proyek karena juga berperan sebagai fasilitator, pipelining atau mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor, dan membangun ekosistem investasi,” jelasnya.

Terkait ini, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang ditargetkan rampung di 2018 dan bertujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi kedua negara yang salah satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan perdagangan bilateral baik dalam hal tarif maupun non-tarif, meningkatkan akses ke pasar jasa, serta meningkatkan investasi.

Kedua negara dapat mengambil beberapa manfaat dari perjanjian IA-CEPA ini, yaitu dengan cara: (i) membangun Economic Powerhouse untuk mendukung produktivitas produk industri dan pertanian ke negara berkembang, partisipasi dalam rantai nilai global untuk menyediakan kebutuhan global, serta meningkatkan akses pasar melalui penghapusan tarif dan non-tarif; (ii) mengadakan program magang dan pertukaran tenaga kerja, pelatihan dan pendidikan vokasi, dan membangun daya saing tenaga kerja melalui pengakuan kesetaraan atau Mutual Recognition Agreement; (iii) menciptakan investasi baru, membangun iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemudahan melakukan bisnis dan investasi; serta (iv) memaksimalkan penguatan karantina dan biosekuriti serta harmonisasi standar dan kepatuhan produk. (R/R10/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)