Oleh Kurnia Hudzaifah dan Ali Farkhan Tsani,
Wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ir. Lukmanul Hakim,M.Si. mengatakan, telah terjadi darurat bencana obat-obatan halal di Indonesia. Bagaimana tidak dikatakan bencana? Kalau data menyebutkan, ternyata hanya 0,1 persen obat-obatan yang beredar di masyarakat bersertifikat halal.
Menurutnya, tercatat per Januari 2014, hanya 28 item dari sekitar 18.401 jenis obat yang beredar di masyarakat bersertifikat halal MUI, berarti 0,1 persen, ini sungguh darurat bencana,” ujarnya dalam dialog Menyoal Sertifikat Halal Obat-Obatan bersama Tim Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di Jakarta, Selasa (4/2).
Baca Juga: Memuliakan Baitul Maqdis melalui Jihad Akademik
LPPOM menyebutkan, masih sangat minimnya obat-obatan bersertifikasi halal karena selama ini pengajuan halal hanya dilakukan secara sukarela oleh produsen yang mau, lagipula, dianggap biayanya mahal dan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah juga belum disahkan DPR.
Kondisi ini ditambah lagi dengan minimnya tingkat kesadaran umat terhadap masalah obat halal. Padahal hampir tiap hari masyarakat mengonsumsi obat-obatan.
“Ini tidak boleh dibiarkan, masyarakat harus mendapat jaminan obat-obatan halal. Karenanya, pasal obat-obatan harus masuk dalam Undang-Undang,” ujar Direktur LPPOM MUI Pusat tersebut.
Lukmanul menyebutkan, tidak bisa dijadikan alasan bahwa obat-obatan halal itu susah, tertutup sama sekali, padahal banyak dokter, ahli farmasi dan ilmuwan muslim yang memiliki kreativitas membuat obat-obatan halal, paparnya.
Baca Juga: Pengunduran Diri dan Pemakzulan, Ini Perbedaan dan Mekanismenya
Alasan darurat penggunaan obat tertentu semacam vaksin dan imunisasi, juga tidak bisa dibiarkan terus-menerus, selalu dibuat darurat, padahal ada alternatif yang mungkin diciptakan.
Darurat yang Dibiarkan
Alasan darurat, menurut Direktur LPPOM MUI Pusat, Lukmanul Hakim, di dalam hukum Islam memang ada kaidah dengan alasan untuk kepentingan kemanusiaan boleh menggunakan yang haram, jika memang sama sekali tidak ada yang halal.
Tetapi kaidah itu tidak bisa dilakukan terus-menerus, dengan alasan darurat, lalu keadaan darurat itu dibiarkan terus-menerus.
Baca Juga: Menjadi Kaya dan Dermawan, Dambaan Orang Beriman
Dampaknya, masyarakat memang menjadi dalam keadaan kegelapan yang sengaja diciptakan. Umat Islam pun menjadi korban dengan mengonsumsi obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya.
Dalam pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat K.H. Amidhan, permasalahan halal dalam makanan, termasuk obat-obatan merupakan hal prinsip dalam kehidupan setiap muslim.
“Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah pula yang menyembuhkannya. Tapi jangan sampai menggunakan obat haram,” tegasnya.
Contohnya, apakah selalu darurat atau sengaja dibuat darurat terus-menerus, soal adanya obat tertentu yang masih mengandung enzym babi dalam pembuatan beberapa jenis vaksin seperti pada vaksin polio dan meningitis jamaah haji, dan informasinya katanya belum ada penggantinya.
Baca Juga: Makna Solidarity Run untuk Perjuangan Palestina
MUI sudah mendesak ahli obat (farmakolog) untuk segera menemukan zat lain sebagai pengganti beberapa enzim haram, agar tidak meresahkan kaum muslim. Sebagai contoh, vaksin meningitis yang diduga mengandung lemak babi, digunakan pada setiap calon jemaah yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Ternyata hal itu bisa diatasi, dengan diterbitkannya sertifikat halal tahun 2010 untuk vaksin meningitis produksi China dan Italia. Maka, kembali ke kaidah hukum Islam, dengan terbitnya sertifikat halal, fatwa yang membolehkan penggunaan vaksin meningitis terpapar zat mengandung unsur babi karena belum ada vaksin yang halal, menjadi tak berlaku lagi.
Pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap calon jemaah haji mendapat vaksin meningitis (radang selaput otak akibat bakteri. Penyakit ini bisa mengakibatkan kerusakan otak, hilangnya pendengaran, hingga kematian. Arab Saudi adalah daerah endemik meningitis.
Selama ini, puluhan tahun jamaah haji Indonesia mendapat vaksin meningitis produksi asal Belgia yang mengandung babi dalam pembuatannya. Vaksin itu diberikan untuk situasi darurat karena belum diketahui vaksin meningitis yang tidak mengandung babi.
Baca Juga: Mencari Titik Temu Konflik Arab Saudi – Houthi
Prof. Dr. Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dalam Halal dan Haram antara lain menyebutkan, memang ada kaidah keadaan darurat membolehkan yang haram (al-darurat tubih al-mahzurat).
Dalam hal ini, hukum Islam memperhatikan sisi keperluan hidup dan kelemahan manusia, sehingga mengambil keadaan darurat yang tidak bisa dihindari, karena terpaksa untuk bertahan hidup.
Landasannya antara lain, berlandaskan ayat, “Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah [2] : 173).
Namun, Al-Qaradhawi juga memberi rambu-rambu, bahwa walau bagaimanapun kelonggaran kepada yang haram menjadi darurat, tetapi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Ini karena kewajiban di dalam mencari sesuatu yang halal merupakan kefardhuan bagi umat Islam.
Baca Juga: Pemilu Amerika yang Paling Dinanti dan Paling Bersejarah
Asas yang mesti dikedepankan adalah mencari sesuatu yang halal, karena itu kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, “Mencari yang halal adalah suatu kewajiban ke atas setiap Muslim. ” (Hadis riwayat Ath-Thabarani dengan sanad yang baik).
Pada hadits lain, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menegur umat Islam dalam sabdanya, ”Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Dan Dia menjadikan tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka, berobatlah, akan tetapi janganlah berobat dari yang haram”. (H.R. Abu Dawud).
Jadi, alasan darurat, seperti ditegaskan Ketua MUI, K.H. Amidhan, bahwa sifat darurat karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, misalnya untuk mencegah kematian atau cacat permanen, atau menyebabkan sakit yang semakin parah.
Tetapi hukum ini tidak boleh berlebihan atau berkepanjangan. Artinya, sifat kedaruratan itu berlaku sementara. Jika tidak ada kebutuhan yang mendesak seperti itu, maka sifat kedaruratan tersebut tidak berlaku lagi. Sifat darurat juga otomatis gugur jika terdapat alternatif obat lain yang halal.
Baca Juga: Dari Balfour ke BoP Trump: 109 Tahun Konspirasi Melanggengkan Penjajahan atas Palestina
Maka, fatwa halal MUI Nomor 05 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa vaksin meningitis boleh digunakan untuk calon jamaah haji demi menjaga kesehatan dan keselamatan calon jamaah haji, menjadi tidak berlaku lagi.
Sebab, sejak adanya vaksin meningitis yang telah bersertifikat halal, maka fatwa MUI tentang kedaruratan penggunaan vaksin yang belum halal tersebut tidak berlaku lagi. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 06 Tahun 2010 Tertanggal 16 Juli 2010.
Masih menurut Amidhan, dalam Islam hokum obat dan vaksin sama dengan hokum mengonsumsi produk pangan, yakni harus halal. Memperoleh produk halal bagi setiap Muslim adalah hak konstitusional warga yang harus dipenuhi.
Gerakan Penyadaran
Menanggapi masih sulitnya menemukan obat bersertifikat halal di Indonesia, menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ir. Lukmanul Hakim,M.Si., mesti ada upaya sistematis dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain seperti produsen farmasi, apoteker, dokter, ulama, pebisnis obat dan vaksin serta ilmuwan untuk secepat mungkin melakukan tindakan nyata menanggulangi hal ini.
Menurutnya, jika alasannya adalah karena pertimbangan teknis soal pemeriksaan kehalalan obat yang dinilai rumit dan berbiaya tinggi. Hal itu tidak beralasan, terbukti bahwa sejumlah produsen obat dan vaksin telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Artinya, jika ada kehendak atau kesadaran untuk mengajukan sertifikasi halal, maka hal tersebut tentu bisa saja dilakukan.
Jika ada anggapan bahwa pemeriksaan obat itu sangat sulit dibandingkan pangan, menurut Lukmanul Hakim, memang sulit. Akan tetapi bukan hal yang tidak bisa dilakukan, jika mau melakukannya.
Perkembangan teknologi pangan saat ini pun sudah sangat jauh berekembang. Seperti, suatu bahan pangan bisa mengandung bahan baku sampai ratusan bahan baku, termasuk bahan-bahan perasa (flavour) yang juga terdiri dari bahan-bahan kimia rumit secara sintetik kimiawi, biokimia atau mikrobial.
Baca Juga: Polisi, Sekejam Itukah?
“Tapi nyatanya, saat ini sudah ada ribuan perusahaan di bidang pangan yang telah lolos dari pemeriksaan dan mendapatkansertifikat halal dari MUI.”
Ketua Presidium MER-C (Medical Emergency Rescue Committee), dr. Henry Hidayatullah mengatakan, perlu kampanye penyadaran (awareness) pentingnya obat-obatan halal.
Menurutnya, ini kondisi gawat darurat sosial, yang harus diurai dan dicermati bersama dari berbagi kalangan bukan hanya ulama, tetapi juga pihak rumah sakit, dokter, ilmuwan, media dan lembaga terkait untuk mengadakan diskusi terbuka guna menggugah umat tentang pentingnya jaminan obat-obatan halal.
Kebutuhan Masyarakat
Baca Juga: Memaknai Bulan Solidaritas Palestina: Ketika November Menjadi Pengingat Kemanusiaan
Direktur Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta mendukung desakan MUI agar obat-obatan juga perlu disertifikasi halal. Alasannya, masyarakat membutuhkan informasi yang tepat mengenai kandungan obat.
Langkah ini penting agar masyarakat mengetahui kehalalan obat yang dikonsumsinya. Pemberian informasi kandungan obat bisa melalui pemberian label yang jelas dalam kemasan.
“Bila mengandung babi, seharusnya dalam kemasan itu diberi gambar babi saja, sehingga orang mengetahui produk itu mengandung unsur haram babi,” ujarnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Prof. Dr. Nurfina Aznam,Apt., juga menyatakan keprihatinannya atas kondisi obat-obatan yang beredar di Indonesia.
Padahal, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, karena itu persoalan halal harus menjadi pertimbangan penting dalam produksi obat. Namun kenyatannya justru sebagian besar produk obat di Indonesia masih belum bersertifikat halal.
Nurfina mengakui, memang sudah ada pabrik obat yang mensertifikatkan kehalalan produk obatnya. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan obat yang beredar di masyarakat Indonesia. Hal itu terjadi karena tingkat kesadaran dari produsen obat tentang perlunya sertifikasi halal untuk produk obat masih kurang. Bahkan bukan hanya itu, banyak produsen yang tidak peduli bila bahan untuk memproduksi obat ada yang haram.
Penutup
Sebagai penutup, di dalam sebuah hadits Shahih Riwayat Muslim dari Abu Hurairah disebutkan, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul, dalam Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’(Surat Al-Mu’minun ayat 51-Red). Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram.Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?”
Prof. Dr. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menguraikan, betapa rapatnya hubungan antara kebersihan makanan dengan kebersihan jiwa.
Jiwa yang tegak dan yang sanggup mengendalikan orang lain ialah jiwa yang sanggup mengendalikan diri sendiri. Mulut seorang pemimpin tidak akan didengar orang, kalau dia makan dari harta yang haram.
Apabila makanan yang masuk ke dalam perut dari yang baik, yang halal, maka hal itu pun mempengaruhi jalan darah dari segi tubuh, dan berpengaruh ke jalan otak berfikir. Dan hati pun kuat berbuat kebajikan, beramal yang shalih.
Kalau demikian perintah Allah kepada para Nabi utusan Allah, betapa kepada setiap orang yang merasa dirinya sebagai penyambut dan pengikut Nabi. Hidup itu sendiri harus meniru hidup Nabi.
Ibnu Katsir di dalam Tafsir Al-Qur’anul ‘Adzim menjelaskan, “Allah Ta’ala memerintahkan para Rasul ’alaihimush sholaatu was salaam untuk memakan makanan yang halal dan beramal sholeh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah pembangkit amal shaleh.
Oleh karena itu, para Nabi benar-benar memperhatikan bagaimana memperoleh yang halal. Para Nabi mencontohkan pada kita kebaikan dengan perkataan, amalan, teladan dan nasehat. Wallahu a’lam. (L/P012-R1/IR/mirajnews.com)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
















Mina Indonesia
Mina Arabic