MESIR ADAKAN PEMILU PARLEMEN PERTAMA SEJAK PENGGULINGAN MURSI

Kairo, 6 Muharram 1437/19 Oktober 2015 (MINA) – Rakyat Mesir melaksanakan pemilu parlemen pada Ahad (18/10) untuk pertama kalinya sejak penggulingan Presiden Muhammad Mursi pada pertengahan 2013.

Pemungutan suara diselenggarakan pada Ahad dan Senin di 14 dari 27 provinsi Mesir dalam putaran pertama. Putaran kedua akan digelar pada 22 dan 23 November di 13 provinsi lainnya.

Lebih 55 juta orang Mesir berhak untuk memilih dalam pemilu parlemen tersebut, di mana 448 caleg akan dipilih untuk kursi individu dan 120 lainnya dari daftar partai. Sebanyak 5.420 calon bersaing dalam pemilu ini.

Menurut komisi pemilihan resmi Mesir, 81 LSM lokal dan enam organisasi asing memantau pemungutan suara, Anadolu Agency melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Namun pemilu diboikot oleh partai-partai politik yang mendukung Mursi, termasuk Partai Wasat berpaham moderat dan partai kuat Mesir dari mantan pemimpin Ikhwanul Muslimin Abdel Moneim Abul-Futuh.

Gerakan Pemuda 6 April yang berada di garis terdepan revolusi rakyat yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada 2011, juga memboikot pemilu.

Pemilu awalnya dijadwalkan pada Maret, namun ditunda menyusul keputusan pengadilan konstitusi Mesir sebagai lembaga hukum yang memutuskan dan mengatur daerah pemilihan Mesir yang inkonstitusional.

Mesir tidak memiliki parlemen sejak dibubarkan pada 2012.

Dengan tidak adanya parlemen yang berfungsi, Presiden Abdel Fattah Al-Sisi saat ini juga memegang kekuasaan legislatif.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Sabtu, Sisi meminta semua rakyat Mesir mengambil bagian dalam pemungutan suara.

Pemilihan parlemen merupakan tahap akhir dari “roadmap” politik yang dilakukan oleh tentara setelah penggulingan Mursi.

Roadmap tentara juga termasuk referendum konstitusi dan pemilihan presiden yang membawa Sisi berkuasa.

Namun, rezim yang didukung oleh militer Mesir itu telah dikritik karena tidak adanya oposisi.

Sekarang kelompok Ikhwanul Muslimin yang menang mutlak dalam pemilu parlemen terakhir Mesir pada 2011, telah dilarang. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)