Kairo, 29 Dzulhijjah 1437/1 Oktober 2016 (MINA) – Pemerintah Mesir melarang sekitar seribu pengusahanya meninggalkan negara itu terkait tertundanya investigasi tentang pelanggaran hukum real estate.
Seorang pejabat Mesir mengatakan kepada The New Arab pada hari Jumat (30/9) yang dikutip MINA, sebuah komite pemerintah yang bertanggung jawab untuk memulihkan tanah negara telah menyusun daftar pengusaha awal bulan ini yang dilarang bepergian ke luar negeri.
Langkah itu dianggap akan menekan para pengusaha untuk berinvestasi lebih di dalam negeri.
Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi baru-baru ini menyatakan dirinya berada dalam sebuah misi untuk menghidupkan kembali perekonomian yang terpuruk parah.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Bulan lalu, parlemen Mesir mengesahkan UU tentang pajak pertambahan nilai, salah satu reformasi yang dijanjikan untuk mendapat pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar $ 12 miliar.
“Komite telah menulis sebuah daftar yang mencakup seribu pengusaha, orang kaya Mesir, pemilik tanah dan pemilik perumahan real estate yang baru dibangun,” kata sumber yang berbicara pada status anonimitas. “Jaksa penuntut umum telah menerima daftar orang yang akan dikenakan berbagai pelanggaran, seperti merebut tanah negara dan melanggar peraturan bangunan.”
Dia menambahkan bahwa sebagian besar pelanggaran sebelumnya telah diselidiki, tapi Komite telah memerintahkan kasus dibuka kembali dan pengusaha yang disebutkan dalam daftar dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri. (T/P001/P4)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur