Militer Myanmar Targetkan Pengacara Pembela Tahanan Politik

Naypyitaw, MINA – Ketika militer Myanmar berusaha mengkonsolidasikan kendalinya, militer Myanmar kini menargetkan pengacara yang membela tahanan politik.

Dalam sebulan terakhir, setidaknya lima pengacara telah ditangkap di seluruh Myanmar karena membela politisi dan aktivis oposisi. Itu peningkatan serangan militer terhadap sistem peradilan, Al Jazeera melaporkan, Senin (28/6).

Pertama, pada akhir Mei, polisi menangkap Thein Hlaing Tun, pengacara untuk ketua Dewan Naypyidaw yang digulingkan Myo Aung, seorang terdakwa bersama Aung San Suu Kyi.

Sejak kudeta, rezim militer telah membunuh sekitar 883 pengunjuk rasa sipil dan menangkap, mendakwa atau menghukum lebih dari 6.000 lawan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik yang bekerja memantau situasi.

Thein Hlaing Tun dan lima pengacara lainnya sedang bersama klien mereka pada 24 Mei, ketika dia ditangkap dan didakwa berdasarkan pasal 505A, tuduhan penghasutan yang membawa hukuman penjara tiga tahun.

Khin Maung Zaw, kepala tim pembela Aung San Suu Kyi, mengatakan, Myo Aung tidak diberitahu tentang penangkapan itu sampai dia bertemu dengan pengacara lain pada 7 Juni.

Pada 28 Mei, seorang pengacara dari Wilayah Ayeyarwady ditangkap selama persidangan saat membela seorang pembangkang politik. Menurut media lokal, dia telah menangani beberapa klien terkenal, termasuk pengawas rumah sakit yang mogok bekerja di bawah rezim militer. Dia juga didakwa di bawah pasal 505A.

Pada 2 Juni, pengacara Thet Tun Oo ditangkap di negara bagian Kachin saat mencoba menghadiri persidangan. Dia dilaporkan mewakili lebih dari 100 tahanan politik, termasuk anggota yang ditahan dari pemerintah negara bagian Kachin.

Pada 12 Juni, dua pengacara ditangkap di negara bagian Kayin ketika mencoba menyeberangi perbatasan ke Thailand, setelah mengetahui bahwa mereka dicari oleh militer. Nilar dan Phone Myat Thu keduanya adalah bagian dari tim hukum menteri kepala negara bagian Kayin, yang dicopot dari jabatannya dan didakwa bersama dengan sebagian besar pemimpin sipil pada Februari. (T/RI-1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)