Muhamadiyah Imbau Para Kandidat dan Tim Kampanye Tak Melakukan Politisasi Agama

Jakarta, MINA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2018. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengimbau gara kandidat hendaknya bersaing secara sehat, sportif, berjiwa ksatria, dan mematuhi semua peraturan dengan menjauhi praktik politik uang, keculasan, kecurangan, kekerasan, kampanye hitam serta pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA.

“Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politisasi agama yang mereduksi nilai-nilai luhur agama dan berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa,” tegas Haedar dalam keterangan pers yang diterima MINA, Senin (25/6).

Sementara kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, Haedar berpesan agar dalam menentukan pilihan mempertimbangkan dan mengutamakan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan, visioner, amanah, berakhak mulia, bersih dari korupsi, mampu menjalin kerjasama dengan semua elemen bangsa, berjiwa negarawan, dan berdedikasi tinggi dalam melayani seluruh rakyat.

“Warga Muhammadiyah hendaknya berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses Pilkada dengan menjadi pemilih yang kritis, cerdas, arif, dan dewasa serta memberikan suara dengan penuh tanggung jawab,” tutur Haedar.

Dia juga mengimbau masyarakat hendaknya saling menghormati perbedaan pilihan, menjaga ketertiban, dan memelihara persatuan bangsa.

“Masyarakat, para kandidat, dan pendukung hendaknya menerima hasil-hasil Pilkada secara ksatria; yang menang tidak jumawa dan merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan,” imbuh Haedar.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa Pilkada merupakan proses politik yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kepemimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai salah satu penentu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.

“Oleh karena itu, semua pihak hendaknya berperan serta menyukseskan Pilkada sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing secara konsisten dan bertanggungjawab,” jelas Mu’ti.

Mu’ti juga berpesan agar penyelenggara Pilkada hendaknya bekerja secara profesional, independen, transparan, obyektif, akuntabel, adil, dan penuh tanggung jawab untuk terselenggaranya Pilkada yang berkualitas dan memastikan seluruh tahapan dan proses Pilkada berlangsung dengan demokratis, sesuai aturan, aman, tertib, dan lancar sehingga menghasilkan kepemimpinan di daerah yang benar-benar mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat di atas segalanya.

Selain itu, Pemerintah dan aparatur negara hendaknya juga mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tinggi.

“Pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok dengan tidak menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung,” tambah Mu’ti.(L/R01/P1)

Mi’raj News Agency (MINA/P)