MUI Keluarkan Pernyataan

Jakarta, MINA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pergantian tahun 2018 ke tahun 2019 dan menyikapi situasi terkini, dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala  menyampaikan tausiyah sebagai berikut:

1. MUI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus berusaha menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta menjauhi falsafah dan pandangan hidup yang bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Agar bangsa ini tetap dapat berdiri kuat dan kokoh sehingga dapat terwujud yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu terciptanya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur (negeri yang subur dan makmur, adil dan aman) serta rakyatnya hidup dalam kesejahteraan dan keadilan serta dilindungi oleh Allah.

2. Demi terjaga dan terpeliharanya kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama, MUI menghimbau para pengusaha dan para pihak terkait iainnya, agar dalam suasana natal dan pergantian tahun baru ini tidak memaksa/mendorong/mengajak karyawan yang beragama Islam memakai atribut-atribut dan atau simbol-simbol yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka.

3. Mengingat tahun 2019 adalah tahun politik karena di Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif serentak bersamaan, maka MUI mengajak semua kontestan dan partai politik lebih mengedepankan program-program dan rencana kebijakan yang rasional, mengedepankan moralitas dan al-akhlakul karimah serta menghindari dan menjauhi praktek-praktek kotor yang dilarang agama, seperti cela-menceia, risywah (money politik) dan berbagai bentuk kecurangan dan perbuatan tidak terpuji Iainnya.

4. Khusus dalam menghadapi pergantian tahun dan datangnya tahun baru 2019 Masehi, MUI mengajak dan menghimbau masyarakat luas untuk menyambut dan menyongsong tahun baru tersebut dengan penuh syukur dan kesederhanaan, tidak hura-hura dan menghindari pola hidup yang bersifat materialistik, konsumeristik dan hedonistik.

5. MUI mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus berjuang dan lebih meningkatkan lagi langkah-Iangkah diplomasinya. daiam rangka melaksanakan amanah dari Pembukaan UUD 1945 agar hak-hak dari rakyat dan bangsa Palestina dapat dihormati dan ditegakkan sesuai Kesepahaman Oslo (Norwegia) 1993 mengenai solusi dua negara Palestina dan Israel. sehingga mereka bisa membentuk sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Ibu kota Yerussalem, dapat segera terwujud.

6. MUI menyesalkan adanya informasi tentang tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah China terhadap Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

International Convenant on Social and Political Rights menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar bagi segenap manusia. Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan yang mesti dijamin negara untuk menjalankan ajaran agamanya.

Ketua Umum MUI

KH Ma’ruf Amin

(L/R03/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)