Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MUI: Pemerintah Harus Kelola Bidang Strategis untuk Kemakmuran Rakyat

Rendi Setiawan - Sabtu, 22 April 2017 - 15:54 WIB

Sabtu, 22 April 2017 - 15:54 WIB

280 Views

Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin. (Foto: Rendy/MINA)

Jakarta, 25 Rajab 1438/22 April 2017 (MINA) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Maruf Amin mendesak pemerintah Indonesia mengelola bidang-bidang strategis secara tepat untuk mewujudkan keadilan ekonomi masyarakat Indonesia.

“Pemerintah harus dapat mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan mengambil alih bidang-bidang strategis, salah satunya sektor perekonomian. Sehingga dengan hal itu, keadilan ekonomi bisa terwujud,” kata Kiai Ma’ruf saat membuka Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Jakarta, Sabtu (22/4).

Menurut Rais Syuriah PBNU itu, potensi masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam belum digali sepenuhnya. Sehingga, kata Kiai Ma’ruf, pihaknya terus berupaya menghidupkan semangat pelaku usaha besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami di MUI terus berpikir untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Lalu muncul ide menyelenggarakan kongres ini,” ujarnya.

Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi 

Dalam Kongres yang bertemakan “Arus Baru Ekonomi Umat” itu, Kiai Ma’ruf mengaku pihaknya bertekad menyatukan setiap elemen masyarakat Indonesia dari sisi ekonomi sehingga tidak ada kesenjangan dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun.

“Majelis ulama prihatin akan adanya ketimpangan ekonomi, di mana pembangunan masih dirasakan oleh segelintir orang. Keadilan ekonomi baru bisa terwujud apabila masyarakat merasakan hasil sesuai usahanya masing-masing. Kami tidak menginginkan persaingan yang tidak sehat,” kata Kiai Ma’ruf.

Ia berharap, dengan diselenggarakannya kongres ini, akan menjadi tonggak awal menuju sistim ekonomi baru di Indonesia dengan visi, misi yang adil dan merata.

Menanggapi permintaan MUI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tengah berusaha menciptakan kestabilan ekonomi. Menurut Jokowi, kestabilan ekonomi tidak bisa didapat secara instan dan dalam waktu singkat.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah

“Blok Mahakam, salah satu tambang gas terbesar yang dulunya dimiliki oleh Jepang. Namun pada 2016 lalu sudah diambil alih 100 persen oleh Negara dan diserahkan ke Pertamina. Juga ada Newmont di Nusa Tenggara yang sebelumnya dimiliki Australia, salah satu tambang emas dan tembaga. Alhamdulillah hari ini sudah dimiliki oleh swasta kita,” kata Jokowi.

“Sedikit demi sedikit, tidak langsung semuanya kita ambil,” imbuhnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta selama tiga hari sejak Sabtu hingga Senin (22-24/4). Kongres tersebut mengusung tema “Arus Baru Ekonomi Indonesia”.

Peserta yang diundang antara lain, pengusaha UMKM, MUI pusat dan provinsi, ormas Islam, perguruan tinggi negeri dan swasta, pondok pesantren, serta pengusaha besar, dengan target peserta hingga 500 orang. Turut hadir pula para duta besar negara sahabat dan pengusaha besar seperti Chairul Tanjung dan Arifin Panigoro. (L/R06/B05)

Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
MINA Preneur
Indonesia
Kolom
Kolom
Khadijah