Jakarta, MINA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggagas pentingnya implementasi konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia, yang dilandaskan empat pilar utama, yakni keadilan, keumatan dan kerakyatan, kemitraan, profesionalisme dan kerja keras.
Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim dalam acara Milad MUI ke 44 tahun di Jakarta, Sabtu (27/7). Juga hadir dalam acara Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dan Wakil Presiden terpilih HM Maaruf Amin yang juga Ketua Umum MUI.
Lukman selanjutnya mengatakan, MUI menyadari bahwa arus perekonomian global juga telah menunjukkan perubahan arus yang sangat besar, di mana negara-negara di kawasan Asia mengambil peran penting dalam perdagangan dunia.
Ia mengatakan, secara garis besar, Arus Baru Ekonomi Indonesia, merupakan penegasan MUI tentang perlunya pemerintah menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan penekanan pada pemerataan ekonomi,” tambah dia.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Dikatakan Lukman, terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkeadilan tersebut, diperlukan konsep Rancangan Undang-Undang Sistem Perkonomian Nasional.
“Selain itu, penting juga menyusun peta jalan (roadmap) pemberdayaan dan penguatan Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM) berbasis syariah untuk penguatan, kemajuan, dan kemandirian ekonomi umat,” katanya.
Menurutnya, pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat yang berkesinambungan harus terus didorong melalui Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI dengan inkubator bisnis yang dikelola Perguruan Tinggi, pengusaha swasta dan BUMN, serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya.
Dari sisi pembiayaan, perlu optimalisasi pemanfaatan Program Pendanaan Pemerintah, khususnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, Dana Program Ultra Mikro/Mikro (UMI) dari Kementerian Keuangan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Komisi KUR untuk memperkuat permodalan KUMKM yang dibina oleh Ormas-Ormas Islam dalam Payung MUI.
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
“Langkah tersebut harus dibarengi dengan pemanfaatan sektor jasa keuangan, untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya pembiayaan jangka panjang bagi korporasi berbasis syariah sebagai lokomotif perekonomian nasional,” jelasnya.
Konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia yang merupakan hasil Kongres Ekonomi Umat MUI pada April 2017 di Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan rintisan program di berbagai daerah.
Misalnya, toko ritel Lembaga Ekonomi Umat (Leu-Mart), bekerja sama dengan Koperasi syariah dan Lembaga Ekonomi Umat MUI, penjualan berbasis daring bekerja sama dengan Lejel Home Shoping, Korea Selatan.
Dia juga mengatakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dengan menggandeng beberapa lembaga keuangan, pengembangan agribisnis program domba nasional di Jonggol, Cianjur, Jawa Barat, bekerja sama dengan korporasi nasional Medco Group, program penanaman kacang tanah nasional di Jambi bekerja sama dengan Garuda Food hingga pembukaan lahan sawit di Sumatera yang kelak akan dihimpun melalui wadah koperasi.
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon
“Dengan berpedoman pada dua peran tersebut, yakni sebagai himayatullah ummah dan sodiqul hukumah (mitra pemerintah), MUI akan terus berikhtiar untuk mendampingi pemerintah, berpartisipasi aktif dalam program pemerintah sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” harapnya.
Di sisi lain, MUI juga akan terus memberikan saran dan masukan kepada pemerintah agar dapat berjalan lebih baik demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. (L/R03/P1))
Mi’raj News Agency MINA
Baca Juga: OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah untuk Santri di Kalteng