Yangon, MINA – Kementerian Luar Negeri mengumumkan akan memulangkan lebih dari 1.200 pengungsi di Bangladesh ke Myanmar pada pekan depan.
Pengumuman ini disampaikan Selasa (16/1) pada akhir pertemuan kelompok kerja gabungan pejabat pemerintah Myanmar-Bangladesh yang diselenggarakan selama dua hari. Demikian dilaporkan Irrawadi News yang dikutip Mi’raj News Agency.
Dalam pertemuan tersebut, Bangladesh mengatakan akan mendirikan lima kamp transit bagi pengungsi yang akan kembali di sepanjang perbatasan.
Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina
Kelompok kerja juga menandatangani “pengaturan fisik” yang mengacu pada transportasi dan tempat tinggal bagi para pengungsi yang akan melakukan perjalanan pulang.
Kelompok kerja tersebut telah meninjau dan menyetujui aplikasi repatriasi dari 750 Rohingya dan 508 Hindu. Pihak berwenang akan mengangkut para pengungsi melintasi perbatasan melalui sungai maupun darat ke pusat penerimaan di desa Nga Khu Ya, Maungdaw utara.
Dalam pernyataannya, Myanmar akan mendirikan kamp transit sendiri di desa Hla Phoe Khaung dan Maungdaw utara, sementara Bangladesh telah sepakat untuk menyediakan daftar pengungsi yang kembali di awal untuk membantu Myanmar meninjau latar belakang mereka.
Myanmar juga telah menyediakan pasukan penjaga perbatasan Bangladesh untuk mengantipasi adanya serangan dari anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang kemungkinan terjadi dan akan merusak proses repatriasi.
Baca Juga: Warga Israel Pindah ke Luar Negeri Tiga Kali Lipat
Kepala Departemen Imigrasi dan Kependudukan Rakhine, U Aung Min mengatakan, pihaknya telah menyiapkan formulir repatriasi, NVC dan mesin untuk registrasi dan setiap harinya aka nada 150 orang yang diterima.
“Formulir akan dikirim ke Bangladesh melalui Kementrian Luar Negeri. Kemudian para pengungsi yang ingin kembali akan mengisi formulir. Kemudian formulir tersebut akan dikirim kepada kami melalui Kementrian Luar Negeri,” ujarnya.
Ia mengatakan, proses pengeluaran NVC ini pun mengalami banyak hambatan.
“Beberapa orang berfikir mereka tidak memenuhi syarat kewarganegaraan. Kemudian ditambah dengan gangguan ARSA. ARSA menyebabkan propaganda dan menggangu proses NVC,” katanya.
Baca Juga: Timnas Indonesia Matangkan Persiapan Hadapi Bahrain
Menurutnya, sejak Oktober 2016 sampai 24 Agustur 2017 sebanyak 19 administrator telah terbuhuh.
Sementara itu Pemerintah Myanmar mengatakan, pada bulan Januari mulai memulangkan mereka, namun keputusan ini dikecam.
Pasalnya proses pemulangan ini diduga tidak memiliki transparasi dan pemerintah beleum berkonsultasi dengan masyarakat Arakan mengenai rencana tersebut. (T/ism/P1)
Mi’raj New Agency (MINA)
Baca Juga: Timnas Indonesia Matangkan Persiapan Hadapi Bahrain