Negeri Ini Tidak Miskin, Tapi Dikhianati

DI PAGI yang basah oleh embun, seorang ibu menata dagangan di tepi jalan berlubang. Tangannya cekatan, wajahnya tabah. Di kejauhan, truk-truk pengangkut hasil bumi melintas—kaya raya, melimpah—namun harga yang sampai ke tangan si ibu tetap tak adil. Inilah paradoks negeri ini: tanahnya subur, lautnya luas, perut buminya menyimpan harta; tetapi rakyat kecil terus diminta bersabar, seolah kemiskinan adalah takdir, bukan akibat pengkhianatan.

Negeri ini berdiri di atas cincin emas sumber daya alam. Dari nikel, batu bara, tembaga, hingga minyak dan gas; dari hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, hingga laut yang menyimpan protein bagi jutaan perut. Data resmi berulang kali menegaskan: cadangan mineral strategis kita termasuk terbesar di dunia, produksi pangan kita mampu mencukupi jika dikelola adil, dan potensi energi terbarukan—surya, air, angin—melimpah. Kekayaan ini bukan dongeng. Ia tercatat, terukur, dan nyata.

Namun kekayaan tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Ia harus diubah melalui kebijakan, integritas, dan keberpihakan. Di titik inilah cerita berubah pahit. Setiap tahun, laporan audit dan penegak hukum menyingkap pola yang sama: kebocoran anggaran, proyek mangkrak, perizinan gelap, dan rente yang menumpuk di kantong segelintir orang. Angka-angkanya mencengangkan—triliunan rupiah melayang—bukan karena bencana alam, melainkan karena tangan-tangan yang seharusnya melindungi justru merampas.

Di desa-desa penghasil tambang, ironi paling telanjang terlihat. Jalan rusak, air bersih sulit, sekolah kekurangan guru. Sementara itu, hasil tambang diangkut keluar, nilai tambah dipanen di tempat lain, dan warga setempat hanya mewarisi debu. Ini bukan sekadar salah kelola; ini pengkhianatan atas amanah. Kekayaan alam semestinya menjadi tangga naik bagi rakyat sekitar, bukan pagar yang mengurung mereka di bawah.

Laut kita luasnya nyaris tak berbatas, namun nelayan kecil pulang dengan jaring ringan. Bukan karena ikan habis, melainkan karena kebijakan dan pengawasan yang timpang. Kapal-kapal besar menguasai ruang tangkap, subsidi tak tepat sasaran, dan rantai distribusi memeras harga. Di pasar, ikan mahal; di laut, nelayan miskin. Lagi-lagi, bukan ketiadaan sumber, melainkan kegagalan melindungi yang lemah.

Pertanian pun demikian. Tanah subur, panen melimpah di musim tertentu, tetapi petani tetap tercekik. Harga jatuh saat panen raya, biaya naik saat tanam, dan akses pupuk kerap berbelit. Ketika impor dibuka tanpa perhitungan keberpihakan, hasil kerja setahun bisa runtuh dalam sekejap. Jika ini bukan pengkhianatan kebijakan terhadap produsen pangan, lalu apa namanya?

Kita sering mendengar kalimat, “Anggaran kita terbatas.” Padahal belanja negara besar. Masalahnya bukan pada besar-kecil, melainkan pada bocor-tidaknya. Proyek infrastruktur bernilai fantastis, namun kualitasnya rapuh. Bantuan sosial menguap di tengah jalan. Rumah sakit kekurangan alat, sekolah kekurangan buku, sementara pos-pos lain membengkak tanpa dampak nyata. Ketika anggaran tidak sampai pada tujuan, rakyat membayar harga paling mahal: kehilangan kesempatan hidup layak.

Yang lebih menyayat, pengkhianatan ini berlangsung di tengah kerja keras jutaan orang jujur. Guru di pelosok mengajar dengan gaji kecil. Tenaga kesehatan berjaga tanpa cukup fasilitas. Buruh memeras tenaga demi upah minimum. Mereka berjuang bukan karena negeri ini miskin, melainkan karena sistem sering menutup pintu bagi keadilan. Di atas pundak mereka, negeri ini berdiri—namun jarang berterima kasih.

Kita juga tak boleh menutup mata pada kerusakan lingkungan. Hutan gundul, sungai tercemar, pesisir tergerus. Kekayaan diambil cepat, dampaknya ditinggal lama. Banjir dan longsor bukan sekadar musibah; ia jejak kebijakan yang abai. Ketika izin diteken tanpa kajian, ketika pengawasan dilemahkan, ketika keuntungan jangka pendek mengalahkan keselamatan jangka panjang—rakyatlah yang menanggungnya.

Ada yang berkata, “Korupsi itu biasa.” Kalimat ini berbahaya. Ia menormalisasi pengkhianatan. Setiap rupiah yang dicuri adalah buku yang tak sampai ke kelas, obat yang tak sampai ke pasien, dan pekerjaan yang tak pernah tercipta. Korupsi bukan kejahatan tanpa wajah; ia punya wajah—wajah anak yang putus sekolah, ibu yang antre layanan, dan ayah yang pulang dengan tangan kosong.

Namun tulisan ini bukan untuk putus asa. Justru sebaliknya. Negeri ini kaya—dan bisa adil—jika amanah ditegakkan. Sejarah menunjukkan, ketika tata kelola dibenahi, hasilnya terasa. Program yang transparan menurunkan kemiskinan. Hilirisasi yang jujur menambah nilai dan lapangan kerja. Digitalisasi layanan memangkas pungli. Artinya, pengkhianatan bisa dihentikan; kuncinya keberanian dan konsistensi.

Rakyat punya peran. Mengawasi, bersuara, memilih dengan nurani. Media punya tanggung jawab: mengungkap, bukan menutupi. Penegak hukum harus berdiri tegak—tajam ke atas, adil ke bawah. Pemangku jabatan wajib ingat: kekuasaan bukan hak, melainkan amanah. Di hadapan sejarah, tidak ada pembelaan bagi mereka yang menukar masa depan bangsa dengan keuntungan sesaat.

Bayangkan jika kekayaan ini dikelola dengan jujur. Tambang memberi sekolah dan rumah sakit di daerahnya. Laut menyejahterakan nelayan kecil. Sawah membuat petani tersenyum saat panen. Kota dan desa tumbuh bersama. Bukan mimpi; ini pilihan kebijakan. Bukan utopia; ini soal keberpihakan.

Di senja hari, ibu di tepi jalan menutup lapak. Ia pulang dengan harap sederhana: esok lebih baik. Negeri ini berutang padanya—dan pada jutaan wajah lain—bukan dengan janji, melainkan dengan keadilan. Karena sesungguhnya, negeri ini tidak miskin. Ia kaya raya. Yang membuatnya terasa miskin adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan, betapapun kuatnya, selalu bisa dikalahkan oleh keberanian untuk jujur.[]

Mi’raj News Agency (MINA)