Tel Aviv, MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (11/9) mengumumkan penandatanganan kesepakatan untuk memperluas permukiman Yahudi di bawah rencana kontroversial E1, yang bertujuan membelah wilayah pendudukan Tepi Barat menjadi dua bagian.
Dalam konferensi pers di permukiman Ma’ale Adumim, sebelah timur Yerusalem, Netanyahu mengatakan ia telah menandatangani perjanjian dengan sejumlah dewan permukiman di sekitar kota itu untuk memperluas pembangunan.
Proyek tersebut mencakup pembangunan ribuan unit permukiman baru di Ma’ale Adumim dan sekitarnya, yang akan memutus hubungan antara kota-kota di bagian utara dan selatan Tepi Barat serta mengisolasi Yerusalem Timur.
Warga Palestina memperingatkan, proyek ini merupakan bagian dari visi Netanyahu untuk Israel Raya yang akan memperkuat pendudukan dan menghapus kemungkinan berdirinya negara Palestina.
Baca Juga: Taktik Baru Al-Qassam Jadikan Tentara Israel Seperti Bebek di Lapangan Tembak
“Tempat ini milik kami. Kami akan menjaga warisan, tanah, dan keamanan kami,” kata Netanyahu. Ia menambahkan bahwa “front timur Israel bukanlah permukiman Ma’ale Adumim, tetapi Lembah Yordan di Tepi Barat.”
Komunitas internasional, termasuk PBB, menilai permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional. PBB berulang kali memperingatkan bahwa ekspansi permukiman terus-menerus mengancam kelangsungan solusi dua negara yang dianggap sebagai kunci penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Pada Juli lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan opini bersejarah yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menuntut evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat serta Yerusalem Timur. []
Baca Juga: Hamas: Upaya Pembunuhan Tidak Akan Hentikan Perlawanan Palestina
Mi’raj News Agency (MINA)