Optimis Menghadapi Tahun Politik 2018

Oleh: Widi Kusnadi, redaktur MINA

Tahun 2018 merupakan tahun politik karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 27 Juni mendatang. Setidaknya ada 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, termasuk provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang jumlah penduduknya setara dengan 45% dari total populasi nasional.

Beberapa tokoh, pengamat dan politisi menyebut, tahun ini akan diwarnai dengan banyaknya aksi masa yang bisa saja menimbulkan kerusuhan dan gejolak sosial dan ekonomi seiring dengan perhelatan pilkada tersebut. Belajar dari berbagai pilkada yang digelar sebelumnya memang tidak sedikit diwarnai dengan pertikaian antar pendukung calon, kerusuhan pasca pilkada karena pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasilnya sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berbagai pilkada banyak dibumbui dengan intrik-intrik hitam yang justru mencoreng wajah pelakunya sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para calon kepala daerah harus rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk dapat mengikuti kontestasi itu, terlepas apakah itu berasal dari kantong sendiri atau para pendukungnya sehingga ketika menang, ia akan berupaya mengembalikan uang yang telah dikeluarkan selama kampanye, atau membalas jasa para pendukungnya memalui pemenangan tender proyek-proyek daerah yang dijalankan.

Melihat fenomena tahun politik itu, haruskah kita menjadi pesimis menghadapi tahun 2018 ini? Ataukan justru harus menatap dengan optimisme sehingga daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada mendapatkan sosok pemimpin idaman yang akan bersama masyarakatnya memajukan kesejahteraan serta membawa bangsa ini semakin beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa taala(SWT)?

Memilih Pemimpin

Pilkada merupakan ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik dari calon-calon yang berlaga dalam konteks demokrasi yang berjalan di Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi masyarakat menentukan siapa yang paling layak memimpin daerah itu setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah mayoritas Muslim tentu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sehingga diharapkan mampu memimpin masyarakat menuju ketaatan karidaan-Nya. Bagi umat Islam tentu ini menjadi ajang untuk membuktikan bahwa pemimpin Muslim mampu memimpin masyarakat Indonesia yang majemuk menuju kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran.

Pemimpin yang beriman pastinya akan memegang amanah berupa jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Pemimpin Muslim sejati tentunya tidak akan mencari popularitas dan menumpuk kekayaan pribadi, tetapi ia akan mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, keluarga, golongan dan partainya. Ketika ia sudah menjadi pemimpin di suatu daerah, sejatinya ia bukanlah pemimpin untuk kelompok ketentu, melainkan pemimpin untuk semua masyarakat di daerah itu.

Dalam memilih sosok pemimpin dalam pilkada bagi para wanita, simpelnya sama seperti memilih calon suami dalam rumah tangga. Ia harus memperhatikan kebaikan agama, akhlaq dan budi pekertinya sehingga mampu membimbing menuju keluarga bahagia. Jika dalam sebuah komunitas masyarakat, memilih pemimpin sederhananya seperti memilih Imaam dalam shalat. Ia mesti yang paling bagus bacaan Al-Qurannya, mengerti dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa salam (SAW), dan baik akhlaqnya.

Yang perlu diperhatikan juga, janganlah memilih pemimpin karena kekayaan yang dimiliki, atau yang paling banyak memberi sumbangan untuk desanya.  Ada juga calon pemimpin yang mendadak menjadi religius dengan memakai peci, baju koko dan ke mana-mana membawa jargon agama hanya karena ingin mendekati masyarakat saja, padahal sebelumnya ia jarang bicara agama, jarang pergi ke musholla di dekat rumahnya, kecuali jika ada acara-acara tertentu saja.

Waspada Adu Domba

Dalam situasi pilkada, tentu akan ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi itu dengan menghembus-hembuskan perbedaan, perpecahan dan permusuhan. Mereka memanfaatkan situasi itu untuk memasarkan produk-produk dagangannya atau mendapat bayaran dari pihak luar yang memang menginginkan Indonesia menjadi kacau sehingga bisa dijajah kembali, terutama dalam bidang ekonomi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva  mengatakan, masyarakat harus melihat bahwa itu semua hanya proses biasa, bukan segala-galanya. Masyarakat juga tidak boleh terpancing karena berita- berita yang isinya hasutan atau adu domba. Cari sumber-sumber yang resmi dan cek ricek. Kalau kesadaran ini dibangun sejak awal, pasti tidak akan terjadi apa-apa.

Ia juga mengajak masyarakat untuk belajar dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta lalu. Saat itu, masyarakat terkotak-kotak dengan berbagai isu sensitif, terutama agama. Hal ini harus dihindari, apalagi kekisruhan seperti ini bisa ditunggangi kelompok radikal terorisme untuk melancarkan propaganda dan aksinya.

Ingat radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman serius dalam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat harus waspada dan benar-benar jangan mudah terpancing dengan berbagai macam isu, terutama melalui media sosial. Kewaspadaan terhadap adannya orang asing atau tidak dikenal yang ingin membuat keruh suasana harus diantisipasi sejak dini dengan melakukan pengawasan sosial oleh masyarakat bersama dengan aparat keamanan.

Bagi anggota ormas Islam eratkan kembali ukhuwah Islamiyah antar sesama anggota dan dengan ormas Islam lainnya, istiqomah dan teguhlah bersama para ulama, kyai, ustaz dan tokoh yang lurus dan istiqomah dalam menjaga Islam dan NKRI.  Hindari upaya-upaya provokasi dari pihak-pihak yang rakus harta, wanita dan jabatan dunia.

Berbagai kasus kriminal dan anarkisme yang terjadi sejak 1998 hingga pilkada 2017 lalu cukuplah menjadi pelajaran bagi kita betapa sangat ruginya bangsa Indonesia jika antar putra-putri bangsa ini tidak bersatu. Betapa banyak energi terbuang, dana terhambur, tenaga terkuras hanya untuk membela kepentingan masing-masing dengan tidak menghargai pihak lainnya, padahal kita semua bersaudara.

Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik

Bambang Brodjonegoro berargumen, tahun politik 2018 tidak akan menganggu laju perekonomian Indonesia. Bambang bahkan optimistis tahun politik itu justru berpotensi meningkatkan perekonomian.

Mantan Menteri Keuangan yang kini menjadi Menteri Bappenas itu mendasarkan pendapatnya pada kondisi politik 2014 dan 2015 lalu. Meski investasi asing berkurang, namun sebenarnya konsumsi barang dan belanja pemerintah meningkat. “Bukan ancaman. Bukan wait and see. Tapi, bagi saya, Tahun politik bisa jadi potensi ekonomi,” ungkapnya dalam sebuah acara dialog di kantor Bappenas, 18 Desember 2017 lalu.

Bambang mencontohkan Anggaran keamanan yang biasanya juga naik saat pemilu. Anggaran yang bertambah itu diyakininya akan berdampak pada konsumsi rumah tangga.

Terlebih, 6 sektor perekonomian dianggapnya juga akan terus meningkat. Imbas kebijakan yang diambil pemerintah tahun 2018 ini yaitu industri pengolahan non migas, informasi dan komunikasi, perdagangan, pariwisata serta konstruksi yang diyakininya akan semakin bertumbuh.

Sementara itu, Ekonom DBS Group Research Gundy Cahyadi juga menilai political risk masih kecil. Ketertarikan investor asing pun akan meningkat dengan banyaknya yang kembali beralih dari sektor pertambangan ke sektor industri manufaktur.

Pakar Perdagangan Internasional Ekonomi Makro dan Ekonomi Politik, Chatib Basri menyakatan, ketidakpastian situasi politik tampaknya tidak perlu terlalu dikhawatirkan pengusaha, tetapi justru merupakan kesempatan di tengah masyarakat yang cenderung memegang uang cash dan menahan belanja.

Menjaga kondusifitas masyarakat kita agar tetap aman dan damai menjadi prioritas agar kegiatan pendidikan tetap berjalan, para pedagang kecil tetap dapat berjualan, dan roda perekonomian tetap berputar.

Semoga tahun 2018 ini bisa menjadi ajang bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang terbaik bagi daerahnya masing-masing. Pilihlah pemimpin yang mampu membaawa masyarakat menuju iman dan taqwa sehingga turun keberkahan dari langit dan bumi dan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dalam arti sebenarnya, adil makmur gemah ripah loh jinawi, baldatu toyibatun wa robbun ghofur. Aamiin. (A/P2/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)