Orang Hindu Kashmir Gembira, Tapi Muslim Merasa Tertipu

Warga Hindu Kashmir merayakan pencabutan Artikel 370 tentang status istimewa Kashmir, Senin, 5 Agustus 2019. (Foto: The Hindu)

Sanjay Bhan mulai membagikan permen di luar rumahnya pada hari Senin, 5 Agustus 2019, tak lama setelah Pemerintah India mengumumkan keputusannya untuk menghapuskan ketentuan konstitusi yang menjamin hak-hak khusus untuk warga Kashmir dibawah pemerintah India.

“Saya merasakan kelahiran kembali hari ini, saya merasa seperti orang India terhormat hari ini,” kata Bhan, berseri-seri dengan gembira.

“Ini semacam kebahagiaan yang tidak bisa saya jelaskan,” tambah Bhan, seorang anggota komunitas Hindu Kashmir yang dikenal sebagai “Pandit”.

Diperkirakan ada 100.000 Pandit Kashmir meninggalkan lembah Himalaya itu setelah pemberontakan bersenjata melawan pemerintah India dimulai pada 1989.

Sementara sebagian besar dari mereka menetap di kota Jammu, di bagian selatan negara bagian Jammu dan Kashmir, sejumlah besar, termasuk Bhan, pergi ke ibu kota India, New Delhi.

Hampir 30 kilometer jauhnya dari rumah Bhan di daerah Pitampura, Delhi Barat, di lingkungan Noida di pinggiran ibu kota, warga Kashmir lain yang berasal dari komunitas Muslim mengatakan bahwa ia merasakan “semacam rasa sakit” di dalam hatinya.

“Sepertinya ada sesuatu yang telah diamputasi dari tubuh saya,” kata Malik Altaf, seorang Muslim, yang bekerja di sebuah perusahaan perangkat lunak.

“Saya merasa tak berdaya dan tertipu. Hari ini, negara ini memutuskan masa depan saya tanpa membiarkan saya mengungkapkan perasaan saya,” ungkapnya.

“Kudeta Konstitusional”

Pada hari Senin, 5 Agusutus, India menanggalkan status khusus Negara Bagian Jammu dan Kashmir dengan mencabut Artikel 370.

Ketentuan konstitusional adalah dasar dari aksesi negara bagian mayoritas Muslim itu kepada persatuan India pada tahun 1947, ketika sebelumnya negara-negara pangeran memiliki pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan yang baru merdeka.

Artikel 370 memungkinkan negara bagian itu memiliki “otonomi terbatas” di bidang-bidang tertentu, memberikan yurisdiksi wilayah yang dikelola India untuk membuat undang-undang sendiri dalam semua hal, kecuali keuangan, pertahanan, urusan luar negeri, dan komunikasi.

“Penghapusan Artikel 370 adalah “kudeta konstitusional” yang dilakukan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, yang dapat memiliki implikasi serius bagi Kashmir,” menurut politisi Partai Liberal India (Marxis-Leninis) Kavita Krishnan.

“Kami memahami gentingnya situasi dan memiliki kekhawatiran bahwa Kashmir akan dilecehkan melalui pengaturan yang diatur oleh kelompok-kelompok sayap kanan,” kata Krishnan kepada Al Jazeera.

Muslim Kashmir mengatakan, mereka merasakan beban yang paling berat dari konflik Kashmir sejak 1989 dan sekarang merasa “tertipu” atas status “yang dijanjikan secara konstitusi”.

“Kita berada dalam situasi setan dan laut dalam. Jika kita menyatakan kebencian kita terhadap pencabutan Artikel 370, kita akan dicap antinasional. Jika kita tetap diam, sejarah akan memberi label kita pengecut,” kata Syed Muntazir, seorang mahasiswa Kashmir di Universitas Jamia Millia yang berbasis di New Delhi.

“Sejak kemarin, teman-teman saya dari berbagai daerah di India dan di universitas telah menelepon untuk bertanya tentang harga tanah di Srinagar, Anantnag dan bagian lain dari wilayah itu. Mereka ingin saya memberi tahu mereka tempat terbaik untuk membeli tanah,” tambahnya.

Sejak pengumuman pencabutan Artikel 370 oleh Menteri Dalam Negeri India Amit Shah, media sosial telah dibanjiri dengan iklan yang diklaim menawarkan bidang tanah untuk dijual di Kashmir yang dikelola India.

Sejauh ini, Artikel 370 telah mencegah non-penduduk asli Kashmir untuk membeli properti di wilayah yang disengketakan itu.

“Pemerintah ini mengklaim bahwa langkah seperti itu diperlukan untuk integrasi penuh negara dan untuk kemakmuran dan perkembangannya. Tetapi Anda melihat mentalitas orang India, mereka lebih tertarik pada tanah daripada pada orang-orang Kashmir,” kata Muntazir.

Mushtaq Ahmad, seorang pedagang karpet Kashmir, mengatakan, dia terkejut dengan keputusan itu.

“Kami kecewa. Sentimen kami melekat padanya. Hukum adalah rasa perlindungan bagi kami dan hari ini kami kehilangan perlindungan itu,” katanya.

Ada ketakutan yang cukup besar di kalangan profesional dan mahasiswa Muslim Kashmir di luar negara bagian. Beberapa dari mereka bahkan enggan membahas pencabutan status khusus itu di depan umum.

“Orang-orang (Hindu) menyalakan petasan ketika mereka melihat kami. Mereka mengatakan bahwa mereka juga pemilik Jammu dan Kashmir,” kata seorang siswa Kashmir, yang tidak mau mengungkapkan namanya.

“Hari ini, mereka hanya memecahkan biskuit. Besok, mereka akan menyampaikan komentar. Kemudian kekerasan akan datang sebagai langkah terakhir,” katanya.

Kelompok sayap kanan, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang membimbing BJP, menyebut keputusan pemerintah itu sebagai “integrasi penuh India”. RSS memperingatkan warga Kashmir terhadap segala “meneriakkan slogan-slogan atau protes”.

“Hari ini, India sudah lengkap,” kata Juru Bicara RSS Manmohan Vaidya kepada Al Jazeera, seraya menambahkan bahwa “kesalahan bersejarah” telah diperbaiki.

“Tidak ada yang perlu takut. Mereka sama Indianya seperti kita. Kami menyambut mereka sepenuhnya ke India baru ini,” katanya.

“Jika mereka hidup dengan tenang, kita tidak memiliki masalah, mereka akan aman dan selamat. Tetapi mereka harus menghindari segala jenis kebencian karena dapat memicu reaksi,” tambahnya. (AT/RI-1/P1)

Sumber: Tulisan Tawqeer Hussain di Al Jazeera

 

Mi’raj News Agency (MINA)