ORGANISASI ROHINGYA SERUKAN SEKJEN PBB PIMPIN NEGOSIASI BANTUAN KEMANUSIAAN

BROUK-300x209.jpg" alt="Organisasi Burma-Rohingya di Inggris (BROUK)" width="300" height="209" /> Organisasi Burma-Rohingya di Inggris (BROUK)

London, 21`Shafar 1436/14 Desember 2014 (MINA) – Organisasi Burma-Rohingya di Inggris (BROUK) mengajukan sebuah draf pengarahan untuk memeriksa penyebab krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine.

BROUK juga menyerukan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon secara pribadi memimpin negosiasi untuk mengizinkan akses masuk bantuan kemanusiaan internasional tanpa ada hambatan di negara bagian Rakhine.

Draf pengarahan tersebut berisikan tentang kritikan undang-undang dan kebijakan yang dirancang untuk memiskinkan dan menindas Rohingya dengan tujuan mengusir mereka ke luar negeri bahkan sebelum gelombang kekerasan terhadap Rohingya pada 2012, pemerintah Myanmar telah menerapkan secara sistematis.

Sebagaimana Burmatimes dan Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan, Ahad, draf tersebut juga membahas banyak metode yang berbeda yang saat ini digunakan oleh pemerintah Myanmar untuk membatasi akses kemanusiaan, dan kebijakan-kebijakan yang sengaja dirancang sedemikian rupa agar pemerintah pusat bisa melakukan apa pun sekehendak hati.

“Menciptakan kemiskinan dan krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine adalah kebijakan pemerintah Myanmar yang disengaja,” kata Tun Khin, Presiden BROUK.

“Apa yang terjadi di negara bagian Rakhine tidak ada hubungannya dengan ketegangan sebelumnya. Hal ini bukan kekerasan komunal dan itu bukan masalah rumit yang dihadapi pemerintah Myanmar. Yang benar adalah pemerintah Myanmar akar penyebab masalah ini terjadi. ”

Pejabat senior PBB menggambarkan situasi di kamp-kamp yang dihuni oleh 140.000 pengungsi Rohingya di negara bagian Rakhine sebagai hal terburuk yang mereka lihat.

Meskipun demikian, belum ada kemajuan dan usaha diplomatik bersama yang dilakukan untuk membujuk pemerintah Myanmar agar mengizinkan akses kemanusiaan dengan bebas dan aman.

“Rendahnya tingkat diplomasi, tidak akan membawa perubahan besar yang menjamin akses kemanusiaan yang tepat di negara bagian Rakhine yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia,” kata Tun Khin.

“Ban Ki-moon secara pribadi harus memimpin negosiasi untuk akses masuk bantuan kemanusiaan internasional, dan pemerintah di seluruh dunia harus memberinya dukungan. Seperti upaya serupa pada 2008 setelah Topan Nargis menerjang permukiman tersebut dan berhasil meningkatkan akses bantuan kemanusiaan,” tambahnya.(T/P004/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai