Panglima Militer Sudan Dukung Setiap Solusi untuk Akhiri Konflik

Khartoum, MINA – Panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan mengatakan, ia mendukung setiap solusi untuk mengakhiri konflik militer di negaranya saat ini

Hampir 1.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam bentrokan antara tentara dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 15 April, menurut petugas medis, Middle East Monitor melaporkan, Senin (11/6).

“Pemerintah mendukung setiap solusi yang mengakhiri perang yang diluncurkan oleh milisi pemberontak dengan bantuan tentara bayaran asing dan memulihkan ketenangan rakyat Sudan,” kata al-Burhan dalam panggilan telepon dengan Presiden Komoro dan Ketua Uni Afrika Azali Assoumani seperti dikutip dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Kedaulatan. Sudan.

Menurut pernyataan itu, pembicaraan antara kedua pemimpin membahas upaya yang dipimpin Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik di Sudan.

Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu

Assoumani, pada bagiannya, menggarisbawahi perlunya memiliki solusi Afrika untuk memulihkan perdamaian di Sudan.

Gencatan senjata satu hari antara tentara dan RSF berlaku di Sudan, Sabtu (10/6) setelah mediasi dari Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya antara kedua saingan itu berulang kali dilanggar, dengan kedua belah pihak bertukar tuduhan atas pelanggaran tersebut.

Ketidaksepakatan telah muncul dalam beberapa bulan terakhir antara tentara dan RSF atas integrasi kelompok paramiliter ke dalam angkatan bersenjata, syarat utama perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai kudeta.

Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024. (T/RE1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Guido Crosseto: Kami akan Tangkap Netanyahu Jika Berkunjung ke Italia