New York, 26 Muharram 1437/8 November 2015 (MINA) – PBB telah melaporkan pembantaian anak-anak dalam perang saudara Sudan Selatan yang masih berlangsung, meskipun ada penawaran politik yang bertujuan mengakhiri konflik.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan dalam laporan yang dirilis Jumat malam (6/11), setidaknya 57 anak tewas di distrik Leer, negara bagian Unity antara 4 hingga 22 Oktober, ketika pertempuran bersenjata meningkat selama sepekan terakhir, Press TV melaporkan Ahad (8/11) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Menurut pernyataan PBB, pertempuran di Unity kian intensif dengan konsekuensi serius bagi warga sipil, di mana dalam beberapa pekan terakhir, sebanyak 40.000 orang terancam mati kelaparan.
Laporan tersebut memperkirakan, setidaknya 80 warga sipil tewas, hampir tiga perempat adalah anak-anak di Leer.
Baca Juga: Hongaria Cemooh Putusan ICC, Undang Netanyahu Berkunjung
Lebih lanjut laporan mengungkapkan, lebih 50 kasus pemerkosaan terjadi dalam dalam dua pekan jalannya pertempuran. Pelecehan seksual digunakan sebagai “senjata perang”.
Kedua belah pihak, pasukan pemerintah dan oposisi, dituduh melakukan tindak pembantaian etnis, merekrut dan membunuh anak-anak dan melakukan pemerkosaan skala massal. Termasuk penyiksaan dan pemindahan paksa penduduk dalam upaya “membersihkan” daerah di bawah kendali saingan mereka.
Sementara itu, organisasi Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) telah memperingatkan dari “risiko konkrit kelaparan” sebelum akhir tahun ini, jika pertempuran mematikan terus terjadi dan bantuan tidak mencapai daerah yang paling menderita.
Menurut laporan PBB, hampir 3,9 juta orang di Sudan Selatan tetap membutuhkan bantuan mendesak, sepertiga dari jumlah penduduk, naik 80 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
Perang saudara dimulai pada Desember 2013, ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya Riek Machar merencanakan kudeta terhadap dirinya, sehingga memicu siklus pembunuhan balas dendam, menyeret negeri miskin itu ke dalam konflik etnis. (T/P001/R02)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina