PBB Prihatinkan Situasi di Ghouta Timur dan Idlib

(Foto: Anadolu Agency)

Idlib, MINA – Penasihat Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pencegahan Genosida dan Penasihat Khusus PBB tentang Tanggung Jawab untuk Melindungi, mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi di Ghouta Timur dan Idlib di Suriah.

Kedua pejabat PBB itu, masing-masing Adama Dieng dan Ivan Simonovic, Kamis (18/1) mengeluarkan pernyataan bersama atas keprihatinan mereka pada dampak dari meningkatnya permusuhan di Ghouta Timur dan Idlib di Suriah terhadap warga sipil. Demikiani Anadolu Agency melaporkan dikutip Mi’raj News Agency (MINA).

Pernyataan tersebut memperingatkan bahwa kedua provinsi tersebut adalah “daerah de-eskalasi yang ditentukan berdasarkan proses Astana dan karena itu harus menjadi tempat di mana warga sipil harus mengharapkan tingkat keamanan”.

Sekitar 393.000 orang di Ghouta Timur telah mengalami serangan udara oleh pasukan rezim dan sekutu sejak November 2017.

“Orang-orang ini hidup dalam kondisi ekstrim sebagai akibat pengepungan daerah oleh Pemerintah Suriah dengan beberapa orang menghadapi kekurangan makanan dan kekurangan gizi yang parah,” tambahnya.

Menurut data The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) setidaknya 85 warga sipil, termasuk 30 anak-anak tewas di Ghouta Timur antara 31 Desember 2017 dan 18 Januari 2018.

Meningkatnya pertempuran, di selatan Idlib dan Hama pedesaan utara, antara pasukan rezim dan kelompok oposisi telah menyebabkan sejumlah kematian warga sipil dan lebih dari 200.000 warga sipil melarikan diri baru-baru ini, menurut pernyataan tersebut.

“Tingkat kekerasan dan penderitaan yang ditimbulkan pada orang-orang Suriah setelah hampir tujuh tahun konflik tidak dapat ditolerir,” tambahnya.

Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa “diperkirakan lebih dari separuh infrastruktur dasar negara itu rusak berat dan lebih dari 13 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

“Kami tidak dapat diam saja dalam menghadapi tindakan kekerasan atas pelanggaran hukum Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan internasional. Kami mendesak Dewan Keamanan untuk mengutuk kekerasan ini, dan kami mendesak pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dilindungi, khususnya berkaitan dengan proporsionalitas dan perbedaan,”

Rumah bagi sekitar 400.000 orang, Ghouta Timur tetap berada di bawah pengepungan yang melumpuhkan oleh rezim Bashar Assad sejak akhir 2012.

Ghouta Timur dan Idlib jatuh dalam jaringan zona de-eskalasi didukung oleh Turki, Rusia dan Iran dimana tindakan agresi dilarang. (T/R03/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)