PBB: Sistem Perbankan Afghanistan ‘Berantakan’

Kabul, MINA- Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada Senin (22/11) melukiskan gambaran suram tentang sistem perbankan di Afghanistan, dengan mengatakan itu “berantakan”, lapor Anadolu.

Laporan situasi baru itu  menggambarkan, sistem “hampir terhenti” dengan intervensi kemanusiaan yang digagalkan oleh krisis likuiditas, dan diperdalam oleh kurangnya kepercayaan dari para deposan dan pasar internasional.

Total simpanan sistem perbankan turun dari 268 miliar AFN ($2,9 miliar) pada akhir 2020 menjadi 194 miliar ($2 miliar) pada September, menurut laporan tersebut. Angka tersebut diperkirakan akan turun menjadi 165 miliar AFN ($1,8 miliar) pada akhir tahun 2021—kerugian sekitar 40 persen.

PBB menyerukan “tindakan cepat dan tegas,” dengan alasan bahwa penundaan dalam pengambilan keputusan dapat “meningkatkan biaya keruntuhan sistem perbankan—keadaan yang suram.”

Proyeksi oleh Dana Moneter Internasional yang dikutip dalam laporan itu memperkirakan kontraksi hingga 30 persen dalam ekonomi Afghanistan untuk 2021-2022.

Sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, bantuan pembangunan telah mengering, dan miliaran dolar aset Afghanistan telah dibekukan di luar negeri.

Dalam sebuah surat terbuka pekan lalu, penjabat Menteri Luar Negeri pemerintah sementara, Amir Khan Muttaqi, memperingatkan eksodus pengungsi massal dari Afghanistan, kecuali AS membuka blokir lebih dari $9 miliar aset bank sentral Afghanistan dan mengakhiri sanksi keuangan lainnya.

Abdallah Al-Dardari, perwakilan UNDP di Afghanistan mengatakan, di saat runtuhnya sistem keuangan memperburuk aktivitas ekonomi yang berkurang dengan cepat, perbankan juga merupakan salah satu penghubung terpenting negara itu ke dunia luar.

“Tanpa sektor perbankan, tidak ada solusi kemanusiaan untuk Afghanistan,” katanya. “Apakah kita benar-benar ingin melihat orang Afghanistan benar-benar terisolasi?”

UNDP telah merekomendasikan tindakan terkoordinasi, termasuk asuransi simpanan bagi para deposan; likuiditas yang memadai memastikan sistem untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan menengah, serta jaminan kredit dan opsi penundaan pembayaran pinjaman untuk ekonomi riil. (T/RI-1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.