PBB: Solusi Dua Negara Memburuk Jika Palestina Terus Diabaikan

New York, MINA – Lynn Hastings, Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah memperingatkan Dewan Keamanan PBB, solusi dua negara akan memburuk jika Palestina terus diabaikan.

Hastings menyatakan, perlu ada “langkah segera untuk membalikkan tren negatif dan mendukung rakyat Palestina”. Middle East Eye melaporkan, Rabu (27/7).

“Kita harus fokus untuk mencapai tujuan akhir, yaitu dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, sejalan dengan resolusi PBB, perjanjian sebelumnya, dan hukum internasional,” katanya.

“Seperti ditunjukkan oleh sejarah, konflik ini sangat menyakitkan, jika dibiarkan tidak ditangani, ini hanya akan semakin memburuk,” lanjutnya.

Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya

Salah satu masalah utama adalah Israel terus memperluas pembangunan permukiman di wilayah pendudukan di Tepi Barat.

Hampir 700.000 orang Israel tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang diduduki Israel secara ilegal dalam perang 1967.

“Selama bertahun-tahun, perluasan pemukiman ilegal terus menyusutkan lahan yang tersedia bagi warga Palestina untuk pembangunan dan mata pencaharian, membatasi pergerakan dan akses mereka dan mengikis prospek pendirian negara Palestina yang layak,” imbuhnya.

Hastings, yang juga koordinator kemanusiaan untuk Wilayah Palestina yang diduduki, menyebutkan hampir 400 pembongkaran bangunan Palestina di Area C Tepi Barat tahun ini telah menyebabkan lebih dari 400 warga Palestina mengungsi.

Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza

Hastings juga mengutip kurangnya izin bangunan yang dikeluarkan Israel untuk warga Palestina, yang hampir tidak mungkin diperoleh warga Palestina.

Antara 2016 dan 2018, administrasi sipil Israel menerima 1.485 aplikasi bangunan dari Palestina untuk Area C di Tepi Barat yang diduduki, dan hanya menyetujui 21 di antaranya atau hanya 1,4 persen.

Pernyataan pejabat PBB itu muncul setelah periode pelaporan hampir sebulan dari 27 Juni hingga 21 Juli. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon