Vienna, MINA – Pemerintah Austria mengusulkan larangan jilbab untuk siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak.
Kelompok sayap kanan negara itu mengatakan, mereka mengambil langkah itu untuk membantu mengintegrasikan gadis-gadis kecil ke dalam masyarakat Austria.
Rencana itu berarti akan menambah pembatasan yang ada pada cadar selama ini. Newburg Gazette melaporkan Sabtu (7/4).
Undang-undang akan menjadi “tindakan simbolik” yang menandakan perlawanan Austria terhadap pengaruh budaya Islam yang tidak selaras dengan budaya Austria, kata anggota parlemen.
Baca Juga: Pengadilan Brasil Terbitkan Surat Penangkapan Seorang Tentara Israel atas Kejahatan Perang di Gaza
“Tujuan kami adalah untuk menghadapi perkembangan masyarakat yang sejajar di Austria,” kata Kanselir Sebastian Kurz, dari Partai Rakyat Austria, kepada Radio setempat ORF.
Proposal yang disebut “undang-undang perlindungan anak”, akan disusun akhir tahun ini dan akan dikenakan pada anak perempuan hingga usia 10.
Surat kabar setempat Kurier melaporkan, Kementerian Pendidikan Eropa tidak memberikan data statistik tentang berapa banyak gadis di taman kanak-kanak dan sekolah dasar sekarang yang memakai jilbab.
Carla Amina Baghajati, juru bicara Komunitas Muslim di Austria (IGGIÖ), menganggap draf itu “kontraproduktif”, sebagaimana ia katakan pada surat kabar Der Standard.
Baca Juga: Tim SAR dan UAR Berhasil Evakuasi Jenazah Korban Longsor Sukabumi
Koalisi Demokrat Sosial dan konservatif Kurz sebelumnya, mengesahkan undang-undang yang melarang penutupan wajah (cadar) bagi wanita Islam di ruang publik. Namun perempuan dan anak perempuan bebas mengenakan jilbab.
Komunitas Muslim Austria mengecam rencana itu, dan mengatakan itu tidak perlu dan tidak akan benar-benar melindungi anak-anak.
Perdebatan seputar imigrasi dan identitas menjadi pusat kampanye pemilu tahun lalu yang menyebabkan Kurz menjadi kanselir setelah menyetujui perjanjian koalisi dengan FPOe. (T/RS2/B05)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina