Pemerintah Diminta Lebih Proaktif Soal Uighur

Rendi Setiawan - Kamis, 26 Desember 2019 - 21:41 WIB

Kamis, 26 Desember 2019 - 21:41 WIB

5 Views

Jakarta, MINA – Pemerintah Indonesia terlihat lesu dan kurang proaktif kepada publik soal sikap pemerintah terhadap ketidakadilan hak asasi manusia yang menimpa mayoritas warga Uighur di Xinjiang, Cina.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam keterangannya, Kamis (26/12) mendorong pemerintah RI agar menunjukkan sikap lebih pro aktif dalam merespon kegelisahan rakyat Indonesia.

“Pemerintah boleh saja mengambil kebijakan bukan model megaphone diplomacy, tetapi tolong sikap dan perjuangan Pemerintah RI atas kasus Uighur ini dikomunikasikan dan ditunjukkan kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada Pemerintah,” katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini menekankan, sikap tidak teriak-teriak di publik itu mungkin pilihan, tetapi tetap harus mengambil langkah konkret. Lalu secara politik langkah tersebut harus dikomunikasikan kepada rakyat.

Ia menambahkan, Pemerintah RI jangan sampai terkesan terkesan lemah karena ewuh pakewuh dengan Cina kemudian juga diam-diam saja dengan dalih tidak mau intervensi urusan dalam negeri Cina.

“Terlebih sekarang rakyat Indonesia juga ingin tahu fakta sebenarnya yang terjadi di Xinjiang. Rakyat Indonesia perlu informasi yang jelas soal apa yang menimpa saudara-saudara Uighur di sana,” ujarnya.

Di satu sisi Amerika Serikat sangat vokal menyampaikan informasi-informasi pelanggaran HAM, dan di sisi lain Pemerintah Cina sangat defensif menolaknya. Di tengah kesimpangsiuran ini, satu-satunya sumber informasi yang diharapkan bisa dipercaya rakyat Indonesia adalah pemerintah sendiri.

“Dan ini dapat tercapai jika pemerintah mau berkomunikasi dengan rakyat tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang sedang mereka lakukan untuk membela hak asasi manusia Uighur,” ujar Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (L/R06/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)

TagSukamta Uighur