Pemerintah Diminta Tak Abaikan Pembangunan Manusia

sukamta.jpg" alt="" width="593" height="450" /> Sukamta PhD (Foto: File)

Jakarta, MINA – Anggota Komisi III DPR RI Sukamta menilai pemerintahan Jokowi yang sejak awal menggenjot pembangunan infrastruktur, terkesan menomorduakan aspek pembangunan manusia.

Sukamta memperkuat argumennya dengan mengutip pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani tempo hari yang akan membuat roadmap pembangunan manusia. Menurutnya, itu semakin memperjelas hal tersebut.

“Logikanya terbalik, harusnya pembuatan roadmap pembangunan manusia dilakukan pertama kali sejak tahun pertama pemerintah menjabat. Ini malah fokus dulu ke infrastruktur,” kata Sukamta kepada Kantor Berita MINA, Kamis (22/2).

Sukamta mengingatkan pemerintah untuk tak sibuk membangun infrastruktur, tapi lalai dalam membangun manusia agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan mandiri, yang mampu memproduksi sesuatu yang dapat menopang dan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional.

Ia merinci, sejak awal anggaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2014-2019 sebesar Rp.5000 triliun. Ini tentunya dapat meningkatkan indeks daya saing Indonesia di kancah global.

Tapi ada yang unik, sejak periode 1990, tren Indek Pembangunan Manusia Indonesia terus mengalami peningkatan rata-rata 1,07% tiap tahun, tapi angka tersebut masih menempatkan Indonesia di bawah beberapa negara di Asia Tenggara.

“Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah sejak awal. Memang pembangunan infrastruktur juga berdampak pada pembangunan manusia, daerah terpencil bisa terakses pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kesejahteraannya,” katanya.

Mestinya, kata dia, pembangunan manusia dan peningkatan kemampuan produksinya lebih diutamakan dari pada penunjangnya, sehingga pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan manusia yang akan menggunakannya.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, logika terbalik ini telah memakan korban, baik korban jiwa seperti dalam kecelakaan-kecelakaan pembangunan infrastruktur, maupun korban dalam arti rakyat menanggung beban hidup yang semakin berat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara tergesa-gesa hingga memakan korban jelas tidak bisa dibanggakan. Rata-rata tenggat waktu pembangunan infrastruktur ditargetkan selesai tahun 2019, bersamaan dengan tahun Pemilu,” katanya.

Dalam catatannya, selama dua tahun pengerjaan pembangunan infrastruktur, setidaknya ada 14 kecelakaan yang menelan korban jiwa. (L/R06/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)