Pemerintah Diminta Tangguhkan Pelatihan Kartu Prakerja Via Online

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah menangguhkan program pelatihan Kartu Prakerja melalui platform digital senilai Rp.1 juta untuk setiap peserta dari total Rp, 3,55 rupiah manfaat yang masing-masing akan diperoleh

Sukamta dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (16/4), menegaskan, pekerja informal yang kehilangan mata pencaharian karena terdampak virus corona lebih memerlukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok bukan pelatihan secara online.

“Konsep Kartu Prakerja sejak awal sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif memberikan solusi langsung berupa lapangan kerja. Saat ini banyak masyarakat terdampak virus corona kehilangan mata pencaharian, kok malah akan berikan pelatihan secara online,” kata Sukamta.

Menurut dia, hal tersebut sangat tidak pas dan hanya akan buang-buang uang rakyat sebesar Rp. 5,6 trilun yang akan digunakan buat pelatihan. Oleh sebab itu, dia menegaskan, pemerintah perlu menangguhkan rencana pelatihan kartu prakerja ini untuk ditangguhkan.

“Lebih baik anggaran Rp 5,6 triliun untuk pelatihan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di-PHK serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka saat ini butuhnya makan bukan pelatihan,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah dengan pertimbangan dampak virus corona meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang.

Bagi setiap peserta Kartu Prakerja nantinya akan mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp 1 juta yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Belakangan, pelatihan secara online ini menjadi ramai diperbincangkan netizen karena salah satu mitra paltform digital adalah Ruang Guru yang notabene salah satu pendirinya saat ini menjadi staf khusus presiden.

“Pelatihan secara online senilai Rp. 1 juta ini pun juga masih menjadi tanda tanya besar, berwujud apakah dan seberapa bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Mestinya dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah,” katanya.

Maka, kata Sukamta, bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai Rp 5,6 tiliun ini.

“Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?” tanyanya.

Lebih lanjut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini mengharapkan pemerintah lebih fokus mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan dan semakin besar.(L/R2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)