Pemerintah Transisi Sudan Setuju Serahkan Mantan Presiden Sudan ke Pengadilan Kriminal Internasional

Khartoum.MINA. Pemerintah Transisi Sudan dan kelompok-kelompok bersenjata di Darfur telah sepakat untuk mengekstradisi Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan oleh rakyatnya pada akhir 2018 yang dituduh telah melakukan kejahatan perang di beberapa tempat di sana, kepada Pengadilan Kriminal Internasional.

Kesepakatan itu dicapai hari Selasa (11/2) setelah negosiasi yang cukup sulit sejak Agustus 2019 untuk mencari pola kesepakatan antara pemerintah dan Transisi Sudan dengan Kelompok Militan, yang dimediasi oleh Ketua Tim Mediasi dari Sudan Selatan yang juga penasihat Presiden Salva Kiir untuk urusan keamanan, Tut Qalwak, yang dilaksanakan di Ibu Kota Sudan Selatan, (Juba).

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Dewan Transisi Sudan, dan juga utusan Pemerintah yang bertanggung jawab atas perdamaian di Darfur, Mohammed Hassan Osman al-Ta’ishi, tentang 4 mekanisme perjanjian untuk mencapai keadilan di Darfur, diantaranya penangkapan bagi penjahat perang yang Ada di Darfur untuk diserahkan ke Pengadilan Kriminal Internasional.

“Kami telah sepakat untuk membawa surat perintah penangkapan terhadap mereka yang mempunyai kasus di Darfur, untuk diserahkan ke Pengadilan Kriminal Internasional karena kami tidak dapat mencapai keadilan,” katanya.

Mohammed Hassan Osman al-Ta’ishi, jugs mengatakan, “kita tidak bisa melarikan diri dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan terhadap orang tak bersalah di Darfur dan daerah lainnya. Tanpa kehadiran orang-orang yang diperintahkan ditangkap di depan Pengadilan Kriminal Internasional, kami tidak dapat mencapai keadilan, karena itu kami sepakat untuk menyerahkan mereka ke pengadilan,” tambahnya.

Dia Juga mengumumkan, pengadilan khusus untuk Kejahatan Darfur telah disepakati, dan dipercayakan untuk menyelidiki dan melakukan persidangan, termasuk pengadilan pidana serta menyetujui mekanisme lain seperti keadilan tradisional dan masalah yang terkait dengan kebenaran dan rekonsiliasi.

Dia menjelaskan,pemerintah
yakin salahsatu hasil dari slogan Revolusi, adalah menciptakan rasa keadilan dan keamanan serta menjalankan prinsip hukum-hukum sesuai dengan konstitusi dan kesepakatan bersama.

Kklomite bersama saat ini sedang bekerja pada perumusan masalah yang berkaitan dengan Pengadilan Khusus di Darfur dan peradilan nasional untuk mengisi kekosongan keadilan transisi.

Mahkamah Pidana Internasional, yang berbasis di Den Haag, mengeluarkan surat pada 2009 dan 2010 berisi diantaran dua surat tersebut, perintah penangkapan terhadap Mantan Presiden Sudan (Omar Bashir) dan Mantan Menteri Pertahanan, Abd al-Rahim Muhammad Husain serta Ahmed Harun dan seorang pemimpin Milisi Ali Kushayb dari Kordofan Utara.