Adelaide, 4 Ramadhan 1438/29 Juni 2017 (MINA) – Pemimpin-pemimpin Yahudi di Australia menyatakan kekecewaannya atas keputusan Parlemen Australia Selatan (SA) yang -untuk pertama kalinya- meminta Australia mengakui negara Palestina.
Sebuah gerakan yang didukung oleh mayoritas anggota Partai Buruh Australia (ALP) mendesak Parlemen SA meminta pemerintah federal untuk mengakui Negara Palestina, demikian The Australian Jewish News dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis (29/6).
Gerakan yang diajukan oleh mantan menteri Partai Buruh Tony Piccolo yang merupakan ketua dari Sahabat Palestina di Parlemen SA, berhasil disetujui Parlemen SA, meskipun anggota-anggota parlemen dari Fraksi Partai Liberal berusaha untuk menghalangi dan menunda gerakan ini.
Resolusi tersebut mengakui bahwa orang-orang Palestina telah menjadi korban perampasan besar-besaran selama 70 tahun dan mengakui bahwa orang-orang PAlestina telah menderita di bawah pendudukan Israel selama 50 tahun.
Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina
Keputusan yang disepakati pada 22 Juni lalu, menegaskan bahwa kelanjutan pembangunan permukiman merupakan hambatan utama bagi perdamaian.
Presiden Dewan Eksekutif Yahudi Australia Anton Block mengatakan pemerintah SA harus berusaha untuk tetap fokus pada memperbaiki masalah negara, alih-alih berkecimpung dalam masalah kebijakan luar negeri.
“Pengakuan terhadap Negara Palestina selain dalam konteks kesepakatan damai yang komprehensif dengan Israel hanya akan membuat lebih sulit untuk menyelesaikan masalah inti dari konflik Israel-Palestina, khususnya Yerusalem, pengungsi, perbatasan, permukiman, keamanan dan air,” katanya
Dia juga mengatakan untuk mengatasi masalah tersebut perlu kerja sama antara Israel dan Palestina melalui kesepakatan terperinci, bukan tindakan besar oleh pihak luar yang tidak akan rugi dengan melakukan keputusan yang salah.
Baca Juga: Warga Israel Pindah ke Luar Negeri Tiga Kali Lipat
Berbagai penolakan dari berbagai kelompok terus mencuat akan resolusi tersebut, diantaranya dari Presiden Dewan Komunitas Yahudi Australia Selatan, Norman Schueler yang mengatakan kepada The AJN, Pemerintah SA telah menunjukkan sikap tidak profesional.
Federasi Zionis Australia, Danny Lamm sangat kecewa dengan gerakan ini, karena dianggap keliru dan tidak masuk akal. “Sekali lagi, gerakan pro-Palestina melakukan kesalahan karena pada akhirnya akan kembali ke Israel dan mengalami kebuntuan dalam memperjuangkan hak untuk mewakili rakyat Palestina.”
Menggambarkan resolusi tersebut sebagai “mengecewakan, tidak dipahami dan merugikan penyebab perdamaian yang didahulukannya untuk dimajukan”, direktur eksekutif Australia / Israel & Jewish Affairs Colin Rubenstein mengatakan: “Meskipun hambatan utama terhadap perdamaian terus berlanjut, namun satu-satunya kendala yang patut disebut adalah masalah perluasa pemukiman oleh Israel.” (T/P3/P1)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Timnas Indonesia Matangkan Persiapan Hadapi Bahrain