Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017

Jakarta, MINA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017 dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Anies menyampaikan apresiasi kepada tim penilai yang telah melakukan kajian tentang IDI serta penghargaan yang diberikan kepada warga Jakarta tersebut.

Angka penilaian yang dihasilkan oleh tim ditunjukkan dalam tiga aspek. Pertama, Indeks kebebasan sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, meraih angka 80,06; dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, meraih angka 87,12.

“Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada,” kata Anies.

Menurut Anies, adanya penghargaan itu menunjukkan kematangan dari masyarakat ibu kota Jakarta dalam berdemokrasi.

“Apabila di Jakarta ada kematangan dalam berdemokrasi di dalam menjalankan hal-hal dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat,” ujarnya.

Ia mencontohkan masalah yang sering muncul adalah pada aspek kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara.

“Masalah yang sering muncul adalah pada aspek kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara. Alhamdulillah bagi para jurnalis di Jakarta, kita jaga itu dengan sebaik-baiknya,” jelas Anies

Anies berharap hal itu dapat menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia.

“Semoga ke depan kita bisa memperkuat, meningkatkan, dan menjaga raihan ini,” kata Anies.

Dengan capaian ini, Provinsi DKI Jakarta menyisihkan provinsi lainnya, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat kedua), Provinsi Kalimantan Utara (peringkat ketiga), dan Provinsi Bangka Belitung (peringkat keempat).

Hadir dalam kesempatan itu Menko Polhukam Wiranto, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Provinsi Kalimatan Utara Irianto Lambrie, dan Kepala Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung Tarmin.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdiri sejak 2009, badan ini lahir untuk memberikan penilaian terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari aspek kinerja pemprov dan kepala daerah provinsi, tapi lebih luas hingga mencakup perilaku dan budaya politik yang ada di dalam masyarakat suatu provinsi. (R/Ais/B05)