Pemuka Islam dan Kristen Kampanyekan Otonomi Bangsamoro

Mindanao, MINA -Pemuka agama Islam dan Kristen Filipina melakukan kampanye untuk wilayah otonomi Bangsamoro di Mindanao.

Ratifikasi daerah otonom Muslim baru itu akan menjadi ‘tonggak menuju perdamaian’ di wilayah Mindanao. UCA News melaporkan pada Kamis (19/10).

Pemimpin agama Islam dan Kristen di Filipina Selatan itu telah bertekad untuk melaksanakan ratifikasi undang-undang yang diusulkan di wilayah Muslim otonom itu.

Wilayah baru, yang akan disebut Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao, dengan jumlah Muslim akan lebih besar dari entitas saat ini dan akan memiliki otonomi fiskal dan sistem peradilannya sendiri.

“Kami akan berusaha keras untuk memenangkan hati dan pikiran para pemilih,” kata Dr. Hamid Barra dari Konferensi Ulama Nasional Filipina.

Sebuah rancangan meratifikasi UU Organik Bangsamoro yang diusulkan dijadwalkan akan diberlakukan pada 21 Januari 2019, di Mindanao.

Barra menyebutnya sebagai “tonggak menuju realisasi penentuan nasib sendiri untuk Bangsamoro, serta perdamaian dan pembangunan untuk semua orang di Mindanao.”

Pastor Clifford Baira, direktur aksi sosial dari Keuskupan Agung Cotabato, mengatakan bahwa kelompok Kristen untuk Perdamaian juga akan melakukan kampanye kesadaran informasi mengenai poin-poin kunci dari sisi hukum.

Dia mengatakan umat Kristiani di Mindanao telah datang dengan 17 poin “Perdamaian Pemukiman Kristen dan Agenda Pembangunan” untuk wilayah Bangsamoro yang diusulkan.

Presiden Rodrigo Duterte menandatangani pada bulan Juli UU Organik Bangsamoro, yang terikat pada perjanjian damai yang ditandatangani oleh pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro pada 2014.

Pekan lalu, komunitas donor internasional mengulangi dukungannya untuk proses perdamaian Mindanao selama pertemuan dengan pemimpin pemerintahan dan pihak oposisi.

Ola Almgren, koordinator warga Perserikatan Bangsa-Bangsa di Filipina, menekankan perlunya sinergi di antara lembaga donor internasional dalam pelaksanaan program dan proyek.

“Harus ada keselarasan rencana kami dengan rencana Bangsamoro,” kata pejabat PBB.

Dalam sebuah pernyataan, Jesus Dureza, penasihat perdamaian Duterte, menggarisbawahi peran mitra asing dalam melaksanakan proses perdamaian.

“Harapan dari masyarakat sangat tinggi. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan,” katanya.

Dureza mengatakan insiden kemiskinan tinggi, kurangnya kesempatan kerja, dan kurangnya infrastruktur yang memadai adalah masalah utama yang dihadapi Filipina selatan. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)