Penundaan Pemilu Palestina, Israel Takut Hamas Menang

Oleh : Ali Farkhan Tsani, Wartawan MINA (Mi’raj News Agency)

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pada Kamis malam 29 April 2021 lalu menunda pelaksanaan pemilu yang sebelumnya dijadwalkan pada 22 Mei 2021.

Abbas mengumumkan ini setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari beberapa kelompok di ibu kota Ramallah, Tepi Barat.

Abbas mengatakan, pelaksanaan masih menunggu hingga partisipasi masyarakat di Yerusalem Timur dapat dijamin.

Hingga saat sebelum diumumkan penundaan, otoritas Israel memang belum memberikan izin pelaksanaan pemilu Palestina di Yerusalem.

Pemilu tahun ini jika terlaksana, merupakan pemilihan umum pertama dalam lebih dari 15 tahun terakhir, sejak 2006.

Menurut Nabil Shaath, perwakilan khusus Presiden Otoritas Palestina, penundaan pemilu karena Israel tetap tidak menanggapi permintaan Palestina untuk mengadakan pemilu di kota Yerusalem yang diduduki.

Pemilu Palestina dijadwalkan berlangsung dalam tiga fase tahun ini, yaitu: legislatif pada 22 Mei, presiden pada 31 Juli, dan Dewan Nasional (Parlemen PLO) pada 31 Agustus.

Takut Hamas Menang

Hari-hari mendekati jadwal pemilu Palestina, otoritas pendudukan Israel memang terus berusaha menghalangi pelaksanaannya, dengan tidak memberikan izin pemilu di Yerusalem, klaim ibukota Israel.

Di balik penundaan itu, Sputnic Arabic mengungkapkan, itu tidak hanya untuk mencegah partisipasi warga Yerusalem. Namun juga karena takut akan kemenangan Hamas.

Pemerintahan Israel bahkan secara eksplisit mengancam akan menghentikan semua koordinasi keamanan dengan Palestina, jika Hamas memenangkan pemilihan.

Situs Walla Israel melaporkan, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken berdiskusi dengan mitranya dari Israel, Gabi Ashkenazi, tentang kekhawatiran kedua negara tentang kemungkinan kemenangan Hamas dalam pemilihan Palestina.

Laporan menambahkan, Pemerintahan Presiden Joe Biden dan pemerintah Israel memiliki keprihatinan besar tentang kemungkinan kemenangan Hamas dalam pemilihan. Namun kedua belah pihak menahan diri untuk tidak menyatakan ini secara terbuka agar tidak dituduh menggagalkan pemilihan.

Petinggi Israel mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perpecahan internal dalam gerakan Fatah akan mengarah pada kemenangan Hamas.

Departemen Luar Negeri AS mengomentari dengan bahasa diplomatis, “Penyelenggaraan pemilihan demokratis adalah masalah yang diputuskan oleh Palestina, dan siapa pun yang berpartisipasi dalam pemilihan harus meninggalkan kekerasan, dan harus mengakui Israel dan menghormati perjanjian sebelumnya.”

Petinggi Militer Israel bahkan menekankan perlunya mencegah penyelenggaraan pemilu di Yerusalem Timur. Menurutnya, mengikuti pemilu ini adalah kesalahan besar karena risiko tinggi kemenangan Hamas.

Desakan Eropa

Menyikapi penundaan pemilu Palestina, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borell mendesak Israel agar mengizinkan Palestina segera menggelar pemilu di Yerusalem.

Borell menyesalkan keputusan penundaan pemilu karena tidak diizinkan otoritas Israel.

Atas nama pimpinan Uni Eropa dia menyerukan Israel memfasilitasi pemilu di seluruh wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur.

Agenda Ulang

Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, mengatakan bahwa dia memahami “kekecewaan banyak orang Palestina” yang telah hampir 16 tahun tidak dapat memberikan suara mereka dalam pemilihan

Wennesland menyerukan tanggal pemilihan Palestina yang baru dan tepat waktu.

Ia mendesak pihak berwenang untuk menetapkan tanggal baru menuju ke tempat pemungutan suara.

Ia juga mendorong Palestina melanjutkan jalan demokrasi dan menyebutkan dukungan internasional yang luas untuk pemilihan yang transparan dan inklusif di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur.

Hal itu akan memberi warga kesempatan untuk memperbarui “legitimasi dan kredibilitas” lembaga pemerintahan dan persatuan nasional Palestina.

Menurutnya, pemilu kali ini dapat menjadi jalan menuju negosiasi yang berarti untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian sebelumnya.

“Kita pun berharap pemilu Palestina tanpa campur tangan pengesahan dari pendudukan dapat menjadi upaya ke arah persatuan Nasional, sebagai kelanjutan dari rekonsiliasi faksi-faksi mereka,” ujarnya.

Persatuan dan kesatuan nasional bangsa Palestina juga harus dikedepankan untuk menunjukkan soliditas internal Palestina dalam meraih tujuan utamanya, yakni kemerdekaan dan kedaulatan Palestina keseluruhan, lepas dari otoritas pendudukan. (A/RS2/P1).

Mi’raj News Agency (MINA).