Perkembangan Kazakhstan Melalui Reformasi Presiden Tokayev menjelang 30 Tahun Merdeka

Pada 2019, Kazakhstan menghadapi momen bersejarah dengan pergantian kepemimpinan setelah periode 28 tahun. Kassym-Jomart Tokayev menjadi Presiden Kazakhstan pada 20 Maret 2019, menggantikan Nursultan Nazarbayev yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah 29 tahun menjabat.

Kepresidenan baru Kassym-Jomart Tokayev harus menghidupkan hubungan antara pemerintah dan rakyat, sementara reformasi adalah cara paling progresif untuk mencapai itu.

Sejak hari pertama menjabat, Presiden Tokayev mengubah bentuk lanskap politik Kazakhstan dan negara tersebut melihat upaya yang dipercepat untuk melaksanakan reformasi di semua bagian pemerintahan dan masyarakat.

Reformasi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, salah satunya melanjutkan jalan politik Presiden pertama, Nursultan Nazarbayev, dengan tetap menjaga prestasi bangsanya.

Reformasi ini juga bertujuan untuk melindungi hak semua warga negara terlepas dari afiliasi etnis atau agama apa pun, dan kesetaraan kesempatan.

Tujuan akhir dari reformasi tersebut adalah untuk membangun perubahan dalam masyarakat Kazakhstan dan memimpin Kazakhstan menjadi salah satu negara maju di dunia saat memperingati 30 tahun Kemerdekaannya pada tahun ini.

Berikut perkembangan Kazakhstan melalui reformasi yang dilakukan pemerintahan Kassym-Jomart Tokayev sebagaimana keterangan resmi yang diterima MINA, Jumat (2/4/2021):

Dewan Nasional Kepercayaan Publik

Pada 2019, Kazakhstan mengumumkan pembentukan Dewan Nasional Kepercayaan Publik (National Council of Public Trust – NCPT).

Badan pemerintah ini bertanggung jawab untuk mengusulkan perubahan dan gagasan kebijakan negara berdasarkan diskusi dengan perwakilan masyarakat.

Sejak awal, NCPT bertanggung jawab atas banyak peran seperti mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Presiden dan kelompok kerja untuk menyusun rekomendasi tentang berbagai masalah.

Tahun lalu, NCPT mengadakan 13 pertemuan dan diskusi tentang isu-isu terpenting di negara ini, untuk menerapkan kebijakan yang dapat mengubah dan meningkatkan taraf hidup warga negara.

Reformasi Politik

Sejak berkuasa, Presiden Kazakhstan mengumumkan banyak reformasi di bidang politik. Reformasi ini diumumkan dalam paket dan inisiatif terpisah dari akhir 2019 hingga 2021.

Reformasi yang diumumkan oleh Tokayev dapat mengubah peta politik dan sosial negara, karena termasuk undang-undang tentang prosedur pengorganisasian dan penyelenggaraan pertemuan damai.

Presiden juga mengumumkan amandemen undang-undang pemilihan umum guna mengalokasikan kuota 30% untuk perwakilan perempuan dan pemuda dalam daftar partai pemilihan.

Ada juga reformasi penting lainnya pada undang-undang partai politik dengan mengurangi jumlah anggota yang diperlukan untuk mendirikan partai politik dari 40.000 menjadi 20.000 anggota.

Pada 2020, Presiden Kazakhstan mengumumkan bahwa Kazakhstan sedang mengerjakan konsep baru untuk pengembangan pemerintahan lokal sendiri, dengan perluasan hak properti dan peningkatan anggaran distrik pedesaan, sambil memungkinkan kontrol yang lebih kuat atas proses persetujuan anggaran lokal.

Tokayev mengadopsi langkah-langkah baru untuk melindungi hak asasi manusia, melindungi anak-anak dari penindasan maya dengan bergabung dengan Konvensi Hak Anak tentang Prosedur Komunikasi.

Dia bekerja untuk memperbaiki undang-undang nasional untuk memerangi penyiksaan sejalan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat.

Dalam hal aktivitas parlemen, Presiden mengusulkan untuk mengurangi ambang batas bagi partai politik untuk masuk ke Parlemen (Majelis Rendah – Majilis) dari 7% menjadi 5%, dan memperkenalkan opsi “Tidak ada di atas” untuk pemilihan di semua tingkatan.

Reformasi Ekonomi

Langkah-langkah ekonomi menggabungkan fokus untuk mendukung berbagai kelompok masyarakat Kazakhstan dalam konteks pandemi dan memperbaiki situasi dan mekanisme yang memastikan hal ini di wilayah terkait.

Reformasi termasuk Meningkatkan Perpajakan, Penggunaan Tanah, dan Tenaga Kerja Asing. Hal tersebut ditunjukkan melalui pemberlakuan moratorium pembentukan badan usaha milik negara baru dan entitas sektor kuasi publik untuk mengurangi partisipasi negara dalam kegiatan usaha dan menciptakan kondisi pengembangan sektor swasta.

Kazakhstan juga mengumumkan pengecualian pajak untuk badan usaha mikro dan kecil serta pemberlakuan larangan inspeksi mereka oleh badan resmi negara selama tiga tahun yang dimulai dari 2020.

Pemerintah mengeluarkan perintah untuk menunda penerapan pembayaran wajib oleh pemberi kerja sebesar 5% kontribusi ke Dana Pensiun Akumulatif Terpadu hingga 2023.

Selain itu, negara tersebut mengumumkan pengurangan kuota sebesar 40% untuk menarik tenaga kerja asing. Pada 2020, kuota ini mencapai 29.292 unit, dibandingkan dengan 48.700 unit pada 2019.