Kazakhstan: Dua Tahun Memerintah, Tokayev Fokus Perangi Pandemi dan Reformasi

Nur-Sultan, MINA – Saat kondisi industri ekonomi negara-negara di seluruh dunia menghadapi penurunan rata-rata 7 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, Kazakhstan mampu membatasi penurunan ekonomi menjadi 2,6 persen saja.

Menurut laporan, yang diterbitkan menandai dua tahun sejak pelantikan Presiden Kassym-Jomart Tokayev, Rabu (16/6), negara itu mengharapkan pertumbuhan PDB yang layak setidaknya 3,2 persen pada tahun 2021, berkat langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah sat ini. Demikiani dilansir Astana Times yang dikutip MINA, Rabu (16/6).

Sejak  menjabat sebagai Presiden pada tahun 2019, Kassym-Jomart Tokayev memperjelas bahwa reformasi politik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan reformasi pemerintahannya berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi, dengan bantuan Dewan Kepercayaan Publik Nasional.

Bahkan ketika Kazakhstan memiliki prioritas memerangi pandemi COVID-19 dan menyelamatkan nyawa, pemerintah mampu menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat dan menyelamatkan ekonomi.

Untuk meningkatkan sektor swasta di Kazakhstan, pemerintah mendirikan Badan Perlindungan Persaingan, sementara usaha mikro dan kecil dibebaskan dari pembayaran pajak.

“Badan Pemantau Keuangan telah dibentuk untuk memerangi ekonomi bayangan, dengan tujuan mengurangi levelnya menjadi 15 persen pada tahun 2025,” kata Presiden Tokayev.

Tahun lalu, dia memprioritaskan reformasi dalam sistem investasi untuk menarik lebih banyak investasi ke negara itu dan mengumumkan Satuan Tugas khusus untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada para investor.

Menurut laporan itu, Kazakhstan berhasil menjaga ekonomi relatif tangguh dan tahan terhadap ancaman eksternal, sementara mampu memperkenalkan dan menerapkan daftar panjang reformasi politik, menggambarkannya sebagai “bisa dibilang prestasi unggul di tahun kedua Tokayev sebagai presiden.”

Pemerintah Tokayev memperkenalkan undang-undang baru untuk mempermudah pengorganisasian aksi demonstrasi. Peraturan ini juga menerapkan kuota 30 persen untuk perwakilan perempuan dan pemuda dalam daftar partai pemilihan umum.

Dalam hal partisipasi parlemen, Kazakhstan mengurangi jumlah anggota yang diperlukan untuk mendirikan partai politik hingga setengahnya dan menurunkan ambang batas bagi partai untuk mendapatkan kursi di parlemen dari 7 persen menjadi 5 persen.

Pada 9 Juni, Presiden Tokayev menandatangani dekrit di bidang hak asasi manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan mekanisme interaksi dengan badan-badan perjanjian PBB dan prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Dekrit tersebut juga menekankan pada jaminan hak-hak korban perdagangan manusia, dan warga negara penyandang disabilitas. Dekrit tersebut juga menjamin hak atas kebebasan, berserikat dan berekspresi di Kazakhstan.

Menurut Keputusan tersebut, Kantor Presiden Kazakhstan akan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Aksi. Pemerintah akan menyerahkan kepada administrasi presiden laporan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk melaksanakan Rencana tersebut setiap tahun.

“Presiden menginstruksikan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah komprehensif untuk melindungi warga negara, terutama anak-anak, dari cyberbullying, memerangi perdagangan manusia dan penyiksaan,” bunyi pernyataan resmi pemerintah.

Menurut Astana Times, Kazakhstan mengambil banyak langkah dalam menangani pandemi COVID-19. Presiden Tokayev menyatakan keadaan darurat untuk memerangi penyebaran COVID-19 dengan tindakan karantina yang ketat.

Selama keadaan darurat, pemerintah memberikan bantuan keuangan dan produk rumah tangga kepada lebih dari 4,5 juta orang, dan menawarkan pembebasan pajak kepada lebih dari 700.000 perusahaan dan pengusaha, kata laporan itu.

Untuk mencegah peningkatan lain dalam infeksi COVID-19, pemerintah Kazakh melakukan vaksinasi skala besar terhadap populasi di seluruh negeri.

Vaksinasi tersebut mencakup banyak vaksin COVID-19 seperti vaksin Rusia “Sputnik V” dan vaksin nasional Kazakhstan sendiri “QazVac”.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)