Menlu RI Pimpin Sidang DK PBB, Ingatkan Dampak Pandemi Terhadap Perdamaian Global

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memimpin langsung pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB secara virtual pada Rabu (12/8) yang dihadiri oleh semua anggota.

Selaku Presiden DK PBB di bulan Agustus 2020, Menlu mengingatkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perdamaian global.

“Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis,” kata, Retno dalam Debat Terbuka Virtual DK PBB mengenai “Pandemi dan Tantangan Bina Damai”.

Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah briefers, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, dan Direktur Center on International Cooperation New York University Sarah Cliffe.

Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama

Dalam pernyataan nasionalnya, Menlu Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.

Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai.

Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.

Kedua, Menlu Retno menegaskan, upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi.

Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa

Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan tersalurkannya bantuan dan perawatan COVID-19 dengan tepat waktu akepada warga sipil di daerah konflik.

Ketiga, penting untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai.

Hal ini karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan dan pembangunan perdamaian.

Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekjen PBB mengenai Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.

Baca Juga: Syeikh Palestina: Membuat Zionis Malu Adalah Cara Efektif Mengalahkan Mereka

Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan.

Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian. “Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Menteri Marsudi menutup sambutannya.

Debat terbuka tersebut merupakan terobosan baru Indonesia untuk memulai pembahasan isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB.

Baca Juga: Guru Tak Tergantikan oleh Teknologi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tekankan Peningkatan Kompetensi dan Nilai Budaya

Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, di antaranya Menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman. (L/RE1/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Imaam Yakhsyallah Mansur: Ilmu Senjata Terkuat Bebaskan Al-Aqsa