Prancis Terus Pasok Suku Cadang Senjata ke Israel

Paris, MINA – Ketika serangan mematikan Israel di Gaza terus berlanjut selama sembilan bulan terakhir, Prancis, salah satu produsen senjata terbesar di dunia, menghadapi reaksi keras dari masyarakat karena terus mengirimkan suku cadang senjata ke negara pendudukan.

Dikutip dari Anadolu pada Jumat (19/7), skala kehancuran dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza telah memperkuat argumen opini publik internasional bahwa negara-negara yang memasok senjata ke Israel “terlibat dalam kejahatan tersebut” dan harus bertanggung jawab.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh koresponden Anadolu, laporan ekspor senjata pada bulan Juli 2023 yang disampaikan kepada parlemen oleh Kementerian Pertahanan Prancis menunjukkan bahwa Prancis telah mengeluarkan sekitar 767 izin ekspor untuk Israel sejak tahun 2015.

Selain itu, Prancis rata-rata menjual peralatan militer senilai 20 juta euro ($21,9 juta) ke Israel setiap tahun.

Laporan tersebut menyatakan bahwa nilai peralatan militer yang dikirim dari Prancis ke Israel antara tahun 2013 dan 2022 mencapai 207,6 juta euro (hampir $266 juta).

Selain itu, Prancis mengeluarkan izin ekspor untuk Israel senilai total 2,5 miliar euro ($2,7 miliar) antara tahun 2014 dan 2022.

Dalam surat terbuka yang diterbitkan di situs organisasi tersebut pada tanggal 20 Februari, Jean-Claude Samoullier, Presiden Amnesty International Perancis, menyoroti risiko genosida di Gaza dan meminta Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel.

Sementara, pada bulan April lalu, 11 LSM di Paris, termasuk Amnesty International, mengajukan kasus ke pengadilan untuk menghentikan penjualan senjata Prancis ke Israel, dengan alasan bahwa Israel menargetkan warga sipil di Gaza dan melanggar hak asasi manusia.

Pada bulan Mei, pengadilan sepenuhnya menolak permintaan organisasi yang berupaya menangguhkan izin ekspor senjata ke Israel tersebut.

Benoit Muracciole, presiden ASER, salah satu dari 11 LSM hak asasi manusia yang menggugat pemerintah Prancis, mengatakan bahwa mereka telah menulis surat pada bulan Februari kepada perdana menteri Prancis saat itu, bersama dengan ACAT dan asosiasi Stop Fueling War, meminta pembatalan izin ekspor amunisi dan suku cadang senjata yang dikenal dengan ML3 ke Israel.

Muracciole menjelaskan bahwa mereka kemudian membawa masalah tersebut ke pengadilan tata usaha negara pada bulan April.

“Kami menyimpulkan bahwa transfer senjata ini melanggar Perjanjian Perdagangan Senjata berdasarkan kondisi di mana tentara Israel telah beroperasi di Palestina selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Muracciole mencatat, berdasarkan paragraf 2 dan 3 Perjanjian Perdagangan Senjata, jika transfer senjata melanggar kewajiban internasional Prancis dalam hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan, pemerintah Paris wajib menangguhkan semuanya.

Dia menekankan bahwa Perancis, yang memiliki komitmen internasional terhadap transparansi ekspor senjata, seringkali gagal untuk mematuhinya. []

Mi’raj News Agency (MINA)