Presiden: Jangan Gunakan APBN untuk Beli Produk Impor

Jakarta, MINA – Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

“Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” ucap Presiden saat memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5).

Presiden pun menyampaikan kegembiraannya atas komitmen pembelian produk lokal yang mencapai Rp802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta Rp296 triliun untuk BUMN. Namun, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.

“Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun,” ujarnya.

Kepala Negara juga menegaskan, dirinya akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen yang telah diperoleh untuk pembelian dan pemanfaatan produk lokal ini.

“Sekarang kita ikuti bisa harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, commit-nya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri (PDN) terutama produk usaha mikro dan kecil (UMK) serta pemanfaatan katalog elektronik (e-katalog) bisa terealisasi secara optimal.

“Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri, utamanya UMKM dengan merek asli Indonesia, kita mendorong pemanfaatan katalog elektronik agar dapat terealisasi secara optimal,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan, hingga 24 Mei 2022 telah tayang lebih dari 340 ribu produk dalam negeri di e-katalog. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan setidaknya satu juta produk lokal tayang di e-katalog pada tahun ini.

“Kami juga terus berupaya mendorong penayangan e-katalog lokal oleh seluruh pemda. Baru terdapat 46 pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal, untuk itu kami mohon Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) perlu memastikan 496 pemda segera menayangkan e-katalog lokal,” ujarnya. (R/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)