Riyadh, MINA – Presiden Negara Palestina Mahmoud Abbas mengutuk situasi yang terjadi di Jalur Gaza saat ini sebagai tindakan agresif dan brutal yang dilakukan oleh mesin perang Israel yang pengecut.
“Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memikul tanggung jawabnya untuk segera menghentikan agresi brutal terhadap rakyat kami, dan untuk mengamankan masuknya pasokan medis dan makanan serta menyediakan air, listrik dan bahan bakar ke Jalur Gaza, dan untuk mencegah pengungsian rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat,” kata Presiden Abbas.
Lebih lanjut, Presiden Abbas menekankan dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab-Islam di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11), Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina, dan solusi politik apa pun harus mencakup keseluruhan wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem, dan Gaza.
Dia dengan tegas menolak penyitaan dana Palestina oleh Israel yang dikirim setiap bulan ke Gaza, dan menegaskan bahwa Palestina tidak pernah meninggalkan Jalur Gaza.
Baca Juga: Sandera Israel di Gaza Jadi Target Serangan Tel Aviv
Abbas mencatat agresi militer ini telah melanggar hukum humaniter internasional dan situs suci, telah mengakibatkan kematian dan cedera lebih dari 40.000 warga sipil. Mayoritas korban adalah anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia.
“Serangan terhadap Tepi Barat dan Yerusalem, termasuk pembunuhan, penyerangan setiap hari, pemusnahan seluruh keluarga, dan penghancuran rumah sakit, masjid, gereja dan sekolah di Jalur Gaza, oleh pasukan pendudukan Israel,” ungkapnya.
Hal ini terjadi, alnjut dia, dalam pendengaran dan pandangan dunia tanpa segera mengakhiri perang brutal ini dan untuk menyelamatkan rakyat kita yang tidak berdaya dari pembunuhan dan kehancuran lebih lanjut.
Dia menambahkan, kita semua sedang menghadapi momen bersejarah, dan setiap orang harus memikul tanggung jawab untuk membangun landasan perdamaian, keamanan dan stabilitas bagi semua orang di kawasan tersebut.
Baca Juga: Tentara Israel Hancurkan 25 km Jalan di Jenin
Abbas menyatakan, pihaknya tidak akan menerima solusi militer dan keamanan setelah semuanya gagal, setelah otoritas pendudukan Israel melemahkan solusi dua negara dan menggantinya dengan penyelesaian yang intensif, aneksasi, pembersihan etnis, dan kebijakan diskriminasi rasial di Tepi Barat dan Yerusalem, blokade Jalur Gaza, serta pelanggaran status sejarah juga hukum pada tempat-tempat suci Islam dan Kristen.(T/R1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Aktivis Wanita Israel Lempari Ben Gvir dengan Pasir