Respons Pengiriman TNI ke Gaza, AWG Minta Pemerintah Lebih Waspada

Jakarta, MINA – Organisasi pergerakan untuk pembebasan Masjid Al Aqsa dan Palestina, Aqsa Working Group (AWG) menilai rencana pengiriman TNI ke Gaza harus ditempatkan secara sangat hati-hati dan wajib berlandaskan mandat kemanusiaan yang jelas serta hukum internasional.

AWG menilai rencana pengiriman TNI ke Gaza tanpa adanya gencatan senjata permanen dan persetujuan resmi dari pihak Palestina berisiko mengaburkan posisi politik dan moral Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Pernyataan tersebut muncul di tengah wacana kuat tentang keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan pengiriman pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari misi perdamaian internasional.

Pemerintah mengungkapkan rencana itu melibatkan sekitar 8.000 prajurit TNI yang disiapkan untuk misi perdamaian di Gaza, dengan komitmen Indonesia bersama beberapa negara lain dalam forum Board of Peace (BoP).

Selain itu, rencana pemerintah sebelumnya pernah mencakup persiapan hingga 20.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian di Gaza sebagai bagian dari kontribusi terhadap misi internasional, meskipun detail mandat dan komposisi pasukan masih dibahas.

Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, mengatakan bahwa AWG menilai rencana pengiriman TNI ke Gaza dalam situasi konflik aktif justru dapat dimanfaatkan untuk menormalisasi penjajahan Zionis Israel dan agresi yang masih berlangsung.

Kehadiran pasukan militer asing di wilayah tersebut dinilai berpotensi disalahartikan sebagai legitimasi atas kondisi penjajahan yang hingga kini belum dihentikan.

“AWG menilai rencana pengiriman TNI ke Gaza harus didasarkan pada mandat kemanusiaan yang tegas, gencatan senjata permanen, dan persetujuan resmi dari otoritas Palestina. Tanpa itu, langkah tersebut berisiko menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak sejalan dengan prinsip perjuangan rakyat Palestina,” ujar Anshorullah kepada MINA pada Rabu (11/2).

Selain itu, Anshorullah menilai rencana pengiriman TNI ke Gaza juga mengandung potensi gesekan dengan para pejuang Palestina yang dapat berujung pada konfrontasi.

Menurut AWG, kondisi ini sangat kontraproduktif dengan tujuan utama Indonesia yang selama ini menempatkan diri sebagai pendukung kemerdekaan Palestina dan pelindung warga sipil, bukan pihak yang berhadapan dengan mereka yang mempertahankan tanah dan kedaulatannya dari penjajahan.

“Jika tidak dikelola secara tepat, rencana pengiriman TNI ke Gaza justru berisiko menimbulkan persepsi keliru di mata rakyat Palestina dan komunitas internasional. Indonesia bisa dipandang berada pada posisi yang tidak semestinya,” lanjut Anshorullah.

Oleh karena itu, ia menilai rencana pengiriman TNI ke Gaza seharusnya tidak menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.

AWG menegaskan bahwa prioritas Indonesia harus tetap diarahkan pada upaya mendorong penghentian agresi Zionis Israel secara menyeluruh, menuntut pertanggungjawaban pelaku kejahatan perang melalui mekanisme hukum internasional, serta memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Gaza.[]

Mi’raj News Agency (MINA)