Direktorat Hasbara Israel Digugat Aktivis atas Upah Propaganda yang Tak Dibayar

Tel Aviv, MINA – Direktorat Hasbara Israel menghadapi gugatan hukum dari sejumlah aktivis dan kontraktor yang mengaku tidak dibayar atas pekerjaan mereka dalam kampanye propaganda pemerintah selama agresi militer Zonis Israel di Gaza.

Para penggugat menuntut pembayaran hingga jutaan shekel dari pemerintah Zionis Israel. Middle East Eye melaporkan pada Kamis (5/3).

Hasbara Israel adalah istilah yang digunakan pemerintah dan lembaga resmi Zionis Israel untuk merujuk pada upaya propaganda, komunikasi, dan kampanye informasi guna mempengaruhi opini internasional tentang kebijakan dan tindakan Zionis Israel, terutama untuk membenarkan serangan dan penjajahan di Palestina.

Laporan media menyebut, beberapa individu dan perusahaan yang direkrut untuk memperkuat Hasbara Israel mengajukan gugatan setelah mengaku tidak menerima bayaran atas layanan komunikasi, media, dan advokasi yang mereka berikan.

Para aktivis dan kontraktor tersebut mengklaim bahwa Direktorat Hasbara Israel di bawah Kantor Perdana Menteri merekrut mereka secara cepat setelah agresi militer ke Gaza dimulai pada Oktober 2023 untuk membantu kampanye informasi internasional Zionis Israel.

Namun, banyak dari mereka mengatakan pembayaran yang dijanjikan tidak pernah diterima meskipun pekerjaan telah selesai.

Beberapa klaim yang muncul dalam gugatan tersebut antara lain berasal dari individu maupun perusahaan yang menyediakan layanan komunikasi dan produksi media bagi kampanye Hasbara Israel.

Salah satu perusahaan bahkan menuntut lebih dari 1,7 juta shekel (sekitar Rp8,8 miliar) atas proyek pusat komunikasi dan perjalanan advokasi ke luar negeri.

Selain itu, perusahaan lain menuntut lebih dari 600 ribu shekel (Rp3,1 miliar) untuk penyediaan studio wawancara bagi Perdana Menteri Israel.

Ada juga kasus individu yang telah memenangkan putusan pengadilan untuk pembayaran puluhan ribu shekel setelah terbukti tidak dibayar atas pekerjaannya dalam jaringan Hasbara Israel.

Sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam kegiatan Hasbara Israel, termasuk mantan juru bicara pemerintah Eylon Levy, juga disebut memiliki klaim pembayaran terhadap badan diplomasi publik tersebut.

Levy sebelumnya dikenal sebagai salah satu wajah utama kampanye komunikasi Zionis Israel di media internasional selama awal genosida Gaza.

Laporan tersebut juga menyoroti kekacauan administrasi dalam Direktorat Hasbara Israel, termasuk perekrutan cepat tanpa prosedur formal dan penggunaan pihak ketiga untuk pembayaran.

Kondisi ini disebut memicu sengketa pembayaran yang kini berujung pada berbagai gugatan hukum.

Para penggugat menilai pemerintah Zionis Israel telah memanfaatkan tenaga mereka untuk kampanye propaganda global tanpa memenuhi kewajiban finansial yang dijanjikan.

Sementara itu, pihak pemerintah Zionis Israel disebut berdalih bahwa perekrutan darurat dilakukan karena situasi perang dan kebutuhan mendesak dalam menghadapi opini publik internasional.

Kasus gugatan terhadap Direktorat Hasbara Israel ini menambah sorotan terhadap sistem propaganda dan diplomasi publik Zionis Israel yang selama ini digunakan untuk mempengaruhi opini global terkait persoalan Palestina-Israel.[]

Mi’raj News Agency (MINA)