RIZAL RAMLI: 80 PERSEN RAKYAT BELUM SEJAHTERA

Jakarta, 5 Rabi’ul Awwal 1435/7 Januari 2014 (MINA) – Pakar ekonomi senior Rizal Ramli mengatakan di Surabaya, Ahad (5/1), sebanyak 80 persen rakyat Indonesia belum sejahtera meskipun telah merdeka selama 68 tahun.

“Setelah 68 tahun merdeka, ternyata 80 persen rakyat Indonesia belum juga sejahtera. Ini karena para pejabat kita meninggalkan cita-cita para pendiri bangsa,” kata Rizal melalui siaran persnya yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Jakarta.

“Kita tidak punya pilihan lain. Rakyat harus sejahtera,” tegas mantan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Menurut Rizal, Allah menganugerahi Indonesia dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Namun tidak masuk akal bila sebagian besar rakyatnya masih juga miskin dan tidak sejahtera.

“Saya sudah pelajari ajaran Bung Karno. Saya juga sudah pelajari pikiran-pikiran Gus Dur. Intinya, kalau mau maju dan hebat, Indonesia harus mandiri dan berdaulat,” kata penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu.

Rizal juga mengatakan, kedaulatan Indonesia kini makin hilang. Kedaulatan dan kemandirian yang hilang itu sangat terasa di bidang ekonomi, sebab terlalu banyak UU dan peraturan di bawahnya yang justru memiskinkan rakyat.

“Kita tidak lagi berdaulat di bidang energi dan pangan. Ini disebabkan telah masuknya gagasan neolib yang menyerahkan segala sesuatunya pada mekanisme pasar dalam UUD dan UU kita.

Masih menurut Rizal, ada perbedaan mendasar antara istilah ‘ketahanan’ dan ‘kedaulatan’.

Pemerintah menggunakan istilah ‘ketahanan’ yang berprinsip ketersediaan pasokan. Jika kurang, maka ramai-ramai mengimpor. Akibatnya, sektor industri dan pertanian kita makin hancur.

Sebaliknya, jika ‘kedaulatan’, maka harus disusun strategi dan program untuk memenuhi kebutuhan domestik melalui penguatan struktur industri dan pertanian.

Rizal yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), menyayangkan para Anggota DPR yang menurutnya mudah disogok. Mereka dengan sembrono melakukan berkalil-kali amandemen UUD yang justru memberi peluang masuknya gagasan neolib yang membuat Indonesia makin tidak mandiri dan tidak berdaulat.

“Padahal, neo-liberalisme adalah pintu masuk bagi neo-kolonilalisme. Soekarno pernah mengatakan, setelah merdeka para kolonialis akan kembali berusaha menjajah Indonesia. Mereka akan menjajah lewat kebijakan ekonomi yang liberal.” (L/P09/E1).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA).