Sanksi AS Targetkan Jaringan Bisnis Pendukung Pasukan Paramiliter Iran

Washington, MINA – Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi pada jaringan bisnis yang memberikan dukungan keuangan kepada pasukan paramiliter di Iran, yang dituding melatih dan menyebarkan tentara anak untuk bertempur bersama Korps Pengawal Revolusioner Islam (IRGC).

Sanksi diumumkan dalam sebuah pernyataan hari Selasa (16/10) yang menargetkan setidaknya 20 bisnis dan lembaga keuangan yang dikenal sebagai Bonyad Taavon Basij, demikian Al Jazeera melaporkan.

Departemen Keuangan AS mengatakan, jaringan itu menyediakan infrastruktur keuangan kepada Pasukan Perlawanan Basij, kelompok paramiliter yang bekerja untuk IRGC elit dan mengirim tentara anak ke Suriah untuk mendukung Presiden Bashar Al-Assad.

Sekretaris Departemen Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan, komunitas internasional harus memahami bahwa kesepakatan bisnis dengan jaringan Bonyad Taavon Basij memiliki “konsekuensi kemanusiaan dunia nyata.”

Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka

Departemen Keuangan mengklaim, Pasukan Perlawanan Basij terlibat dalam “penumpasan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius” di dalam Iran serta merekrut dan melatih pejuang, termasuk anak-anak berumur 12 tahun.

Pernyataan departemen itu menambahkan, selain orang Iran, pasukan Basij juga merekrut imigran Afghanistan dan juga warga negara Pakistan.

Basij, pasukan paramiliter yang dibentuk setelah revolusi 1979, adalah salah satu penegak keamanan internal pemerintah Iran dengan cabang di setiap provinsi dan kota Iran.

Bonyad Taavon Basij dikatakan memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada Basij, termasuk perumahan dan dukungan keuangan, serta mengelola kegiatan ekonomi dengan mendanai perusahaan kecil.

Baca Juga: Ratu Elizabeth II Yakin Setiap Warga Israel adalah Teroris

Perusahaan yang juga ditargetkan oleh AS adalah Iran Tractor Manufacturing Co, produsen traktor terbesar Timur Tengah, dan Esfahan’s Mobarakeh Steel Co, pembuat baja terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Langkah-langkah itu muncul dua pekan sebelum pemerintahan Presiden AS Donald Trump menerapkan kembali beberapa sanksi paling keras negara itu terhadap Iran, dengan fokus pada ekspor minyak dan sektor keuangan Iran. (T/RI-1/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: AS Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris