Saudi Peringatkan Pemberlakuan UU 9/11

Riyadh, 29 Dzulhijjah 1437/1 Oktober 2016 (MINA) – Arab Saudi memperingatkan pemberlakuan undang-undang di Amerika Serikat (AS) yang memungkinkan korban dari peristiwa 9/11 untuk menuntut Kerajaan Saudi dan akan terjadinya ketegangan besar antara sekutu kedua negara.

Peringatan kekhawatiran itu muncul setelah Kongres AS pada Rabu (28/9) lalu mengesampingkan hak veto Presiden Barack Obama pada Undang-Undang Terorisme (JASTA), Kantor Berita Islam MINA dari sumber Gulf News melaporkan.

JASTA memungkinkan keluarga korban terorisme untuk mengajukan kasusnya terhadap pemerintah asing di pengadilan federal AS, dan menuntut ganti rugi jika pemerintah tersebut terbukti terlibat dalam serangan di wilayah AS.

Ada sekitar 3.000 orang korban tewas dari insiden Black September 9/11 tahun 2001, dan sejumlah 15 dari 19 pembajak yang mengatasnamakan Al-Qaeda berkewargenaraan Arab Saudi.

Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Kamis (29/9) menyerukan Kongres AS “agar mengambil tindakan yang diperlukan untuk melawan konsekuensi bencana dan bahaya” dari gugatan hukum tersebut.

Juru bicara yang tidak disebutkan namanya mengatakan, pemberlakuan hukum adalah “sumber kekhawatiran besar.”

Undang-undang ini dapat “melemahkan kekebalan negara”, dan akan memiliki dampak negatif pada semua negara termasuk Amerika Serikat, kata juru bicara itu.

Presiden AS sendiri barack Obama mengatakan, hal itu memang akan membahayakan kepentingan AS, merusak prinsip kekebalan berdaulat, dan bagi misi militer AS di luar negeri jika membuka tuntutan hukum pribadi.

Melemahnya kekebalan berdaulat juga menjadi perhatian kalangan negara-negara di kawasan Teluk, yang terdiri dari enam negara, dan Arab Saudi adalah anggota paling kuat. Sekutu Arab Saudi di Teluk ini, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Watar Uni Emirat Arab, telah berdiri bersama Riyadh untuk mengkritik undang-undang AS.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri UEA, Dr Anwar Mohammad Gargash menggambarkan tindakan itu sebagai “preseden yang berbahaya dalam hukum internasional yang merongrong prinsip kekebalan berdaulat dan masa depan investasi di AS”.

“Jasta harus mempertimbangkan rasionalitas dalam hukum internasional dan investasi,” tweet dia, dan memberikan peringatan “implikasi berbahaya dan jangka panjang.”

Gargash mengecam apa yang disebut sebagai “tidak logis” adanya hasutan di Amerika Serikat melawan Arab Saudi yang “paling menderita dari ekstremisme dan terorisme”.

Namun, ia mengatakan reaksi tidak harus “tergesa-gesa”.

UEA, sekutu AS di Teluk, telah memainkan peran utama bersama Arab Saudi dalam perang melawan pemberontak yang didukung Iran di Yaman.

Bahrain, sekutu lain Riyadh, juga mengkritik Rancangan Undang-Undang, yang memperingatkan akan membahayakan AS sendiri.

Sebuah surat kabar Saudi pada Jumat mengirim pesan ke anggota parlemen AS melalui judul “Hanya Tindakan Bodoh terhadap Sekutu,” kata Arab News di halaman depan.

Analis telah memperingatkan bahwa Arab Saudi bisa mengurangi kerjasama keamanan dan intelijen dengan Washington setelah pemilihan Kongres AS.

Riyadh dan Washington memiliki hubungan puluhan tahun berdasarkan pertukaran keamanan Amerika dan minyak Saudi.

Secara resmi, Riyadh telah membantah hubungan apapun dengan komplotan pembajak.

Hubungan antara Riyadh dan Washington menjadi semakin memburuk di bawah Obama. Namun, analis mengatakan kerja sama keamanan dan berbagi intelijen kedua negara tetap solid.

Menurut Mustafa Alani, seorang penasihat senior di Pusat Penelitian Negara-Negara Teluk, mengatakan aliansi Saudi-AS akan berkurang dalam investasi keuangan, AS, kerjasama politik dan keamanan.

“Ini akan sangat sulit bagi Arab Saudi untuk melanjutkan kerjasama intelijen ketika mereka mengambil posisi bermusuhan seperti itu,” kata Jamal Khashoggi, seorang jurnalis veteran dan pengamat Saudi. (T/P4/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)