SEAHUM: Respons Pemerintah India Dinilai Lambat

Jakarta, MINA – Presiden Lembaga Kemanusian se-Asia Tenggara yang tergabung dalam South East Asia Humanitarian (SEAHUM) H. Kamarul Zaman Bin Shaharul Anwar mengatakan, respons Pemerintah India terhadap aksi kekerasan umat Muslim di India dinilai lambat dan gagal dalam mencegah terjadinya korban jiwa.

Hal itu disampaikan pada diskusi publik Tragedi Kemanusiaan India, di Tebet, Jakarta, Kamis (5/2). SEAHUM diwakili oleh Haryo Mojopahit dalam diskusi tersebut.

Menurut Kamarul, kerusuhan di New Delhi telah berlangsung sejak Ahad 23 Februari 2020. Media massa menyebutkan bahwa kerusuhan ini berawal dari adanya aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Kewarganegaraan India yang dinilai diskriminatif terhadap umat Muslim di India.

Dalam kerusuhan di New Delhi ini, tercatat 25 orang meninggal dunia serta 200 orang luka-luka.

Selain itu, banyak terdapat kerusakan kendaraan, rumah, toko dan masjid akibat tindakan pembakaran dan pelemparan batu dari ratusan massa.

SEAHUM sebagai asosiasi berbagai lembaga yang bergerak secara aktif di bidang kemanusiaan turut mengambil sikap terkait kerusuhan yang terjadi di New Delhi.

Berikut pernyataannya: Pertama. SEAHUM mendorong Pemerintah India untuk mengadakan upaya perdamaian secara aktif di antara kedua kelompok berupa dialog konstruktif untuk menumbuhkan rasa toleransi serta pemahaman di antara keduanya.

“Ini menjadi penting sebagai bentuk usaha pencegahan konflik horizontal di masa mendatang,” ucapnya.

Kedua, SEAHUM mendorong Pemerintah India untuk menghukum secara tegas pelaku kekerasan serta perusakan terhadap rumah ibadah di India.

Kemudian yang ketiga. SEAHUM menghimbau semua pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut untuk dapat menahan diri terlibat aksi-aksi kekerasan demi terciptanya perdamaian.

“Semoga Hak Asasi Manusia (HAM), perdamaian dan keadilan akan tetap tegak di seluruh belahan dunia,” harap Kamarul. (L/R8/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)