Srinagar, MINA – Pemerintah Gubernur Negara Bagian Jammu & Kashmir (J&K), India, pada Ahad (3/3) mengatakan, sekolah, masjid dan panti asuhan yang terkait organisasi sosial religius Jamaat-e-Islami (JeI) tidak turut disita atau disegel.
Menyusul pemerintah pusat India melarang keberadaan JeI pada Kamis malam (28/2), pemerintah negara bagian melakukan menyitaan dan penyegelan terhadap aset-aset organisasi tersebut.
“Tindakan diambil terhadap kantor, aset, properti, dan peralatan lainnya dari organisasi terlarang,” kata juru bicara resmi pemerintah J&K Rohit Kansal dalam sebuah pernyataan yang merujuk pada JeI, demikian Greater Kashmir melaporkan yang dikutip MINA.
Rohit menambahkan bahwa larangan itu berlaku selama lima tahun dan perintah berikutnya untuk melakukan penyitaan atau penyegelan.
Baca Juga: HRW: Pengungsi Afghanistan di Abu Dhabi Kondisinya Memprihatinkan
Sebelum JeI resmi dilarang, lebih dari seratus pemimpin dan tokoh JeI di Kashmir ditangkap secara massal oleh polisi India.
Dalam surat larangan, JeI telah dituding “terlibat dalam kegiatan yang merugikan keamanan internal dan ketertiban umum dan (memiliki) potensi mengganggu persatuan dan integritas Negara.”
JeI juga dituding mendukung kelompok bersenjata pejuang kemerdekaan Kashmir. (T/RI-1/RS3)
Baca Juga: Gunung Berapi Kanlaon di Filipina Meletus, 45.000 Warga Mengungsi
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur