Serahkan Laporan Keuangan Unaudited, Kemendikbud Siap Diperiksa BPK

Jakarta, MINA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Laporan Keuangan Unaudited diterima resmi oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, yang didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (26/2).

Dalam sambutannya, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan, Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual, dengan mengonsolidasikan 365 satuan kerja (satker) di lingkungan Kemendikbud.

“Satker tersebut meliputi 198 satker di pusat dan daerah, 18 satker Atase Pendidikan dan Kebudayaan, 128 satker Dekonsentrasi, dan 21 satker Tugas Pembantuan,” kata Mendikbud. Demikian keterangan pers Kemdikbud yang dikutip MINA.

Realisasi belanja barang sebagian besar dialokasikan untuk bantuan pemerintah, antara lain rehab ruang belajar, pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), sekolah berasrama, SD-SMP satu atap, laboratorium, perpustakaan, bantuan peningkatan kualitas guru/sekolah, Kurikulum 2013, Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), layanan pendidikan daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T), Beasiswa Unggulan, dan Beasiswa Dharmasiswa.

“Komitmen Kemendikbud adalah untuk terus memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kemendikbud,” tutur Mendikbud.

“Salah satunya melalui berbagai aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memantau setiap transaksi pada satker Kemendikbud,” tambahnya.

Mendikbud mengharapkan masukan dan koreksi perbaikan dari BPK RI untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyempurnaan Laporan Keuangan Kemendikbud.  (R/R05/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)