Sistem Visa Umrah Masih Ditutup, Himpuh Ambil Langkah Mitigasi

Jakarta, MINA – Pengurus Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Bidang Haji, Umrah dan Turisme (HUT), Nizar bin Zagar menyampaikan bahwa situasi umrah Syawal saat ini mirip seperti umrah Ramadhan beberapa tahun lalu, penuh ketidakpastian.

Selain itu, Himpuh juga mulai mengambil langkah mitigasi untuk mendata Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdampak akibat masalah penerbitan visa umrah ini, yang memang kemungkinan besar sudah ditutup sejak 5 Mei.

Menurut Nizar, saat ini telah diberlakukan kuota umrah harian. Jumlah kuotanya pun tidak pasti, menurut informasi dari Kantor Urusan Haji di Jeddah, hanya 2.000 jemaah per hari untuk seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tentu bisa dibayangkan peluang untuk mendapatkan visa umrah semakin kecil.

“Dan karena kuota terbatas, maka otomatis harga visa umrah dinaikkan oleh Muassasah. Dan perlu dicatat sekali lagi, itupun tidak pasti apakah visa nya bisa terbit atau tidak,” ungkap Nizar dilaporkan Himpuhnews, Selasa (9/5).

Sejak 5 Mei 2023 hingga saat ini sistem penerbitan visa umrah berstatus ‘dalam perbaikan’.

Beberapa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang sudah memiliki program umrah pertengahan dan akhir Syawal pun kini harap-harap cemas, karena sebagian mereka masih belum mengantongi visa umrah.

Nizar mengatakan, bahwa sistem penerbitan visa umrah sendiri masih terbuka sampai sekarang, namun tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia sudah dihentikan sejak 15 Syawal lalu, atau 5 Mei 2023, lebih cepat dari Surat Edaran Kementerian Haji Saudi sebelumnya, yaitu 14 Dzulqoadah.

Di samping itu, sebagian besar Muassasah dan Provider Visa di Indonesia pun telah memilih untuk menutup layanan lebih cepat, dengan berbagai alasan, antara lain khawatir terjadi overstay jamaah mengingat musim haji sudah dekat, tidak ada kepastian visa terbit, serta harganya yang tidak menentu.

“Jadi kalau mau aman, untuk PPIU sebaiknya di-reschedule saja ke musim depan. Karena kalau memaksakan diri, gambling, dengan harapan visa bisa terbit last minute, maka besar kemungkinan terjadi insiden seperti baru-baru ini, jemaah umrah Indonesia dideportasi,” tukas Nizar.

Nizar mengakui, berat bagi PPIU mengambil langkah reschedule, karena mereka harus menghadapi tekanan jamaah untuk diberangkatkan sesuai jadwal, serta biaya tiket dan hotel, dua item terbesar yang terancam hangus.

“Saya pikir Airlines harusnya mengerti dengan kondisi saat ini, visa susah dan sudah pakai kuota. Jemaah perlu juga diedukasi agar tidak memaksakan diri, karena apabila memaksakan diri, lalu ternyata di Arab Saudi tidak bisa masuk, biasanya PPIU akan meminta mereka menanggung biaya hotel dan tiket yang sudah dipesan, tentu saja hal itu akan merugikan jemaah sendiri,” pungkas Nizar.

Saat ini Himpuh tengah berkirim surat ke seluruh Airlines dan Hotel di Arab Saudi terkait kondisi umrah terkini. Himpuh berharap, dengan surat itu, PPIU khususnya Anggota Himpuh dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif, seperti reschedule ataupun refund.(R/R1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)