WNI di Qatar, Situasi Aman dan Normal

Oleh: Illa Kartila – Redaktur Senior Miraj Islamic News Agency-MINA

Ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan negara-negara Teluk akibat pemutusan hubungan yang dilakukan 10 negara terhadap Qatar, yang semula dikhawatirkan akan berpengaruh pada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut, ternyata tidak terjadi.

Kecemasan yang muncul direspons oleh Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi. Ia menegaskan, situasi di negara tersebut masih aman dan terkendali. Koordinasi dengan pihak keamanan setempat juga telah dilakukan. Oleh sebab itu, dia meminta WNI tetap tenang.

Menurut Basri, sampai hari ini kondisi politik dan keamanan pada umumnya berjalan normal, serta tidak terdapat tanda-tanda eskalasi. Hanya ada, pengetatan pengamanan terutama di beberapa tempat seperti rumah ibadah bandara, stasiun, terminal bus, fasilitas publik serta pusat perbelanjaan.

“Dubes adalah orang terakhir yang akan meninggalkan Qatar,” kata Basri guna meyakinkan masyarakat RI di Qatar untuk tetap tenang. “Kondisi politik ini sudah terjadi pada 2014 lalu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.”

WNI yang berada di Qatar jumlahnya cukup besar. Dari laporan Organisation for Migration (IOM), jumlah WNI pada 2015 sekitar 43 ribu. WNI tersebut tersebar di seluruh Qatar, terutama di Al Khor, Dukhan, Umm Said, Al Shamal, Doha.

Kementerian Luar Negeri RI juga menyebutkan, hingga saat ini, masyarakat di sana dan khususnya para WNI, masih dapat memperoleh bahan makanan yang cukup. “Menteri mendapat laporan bahwa situasi di Doha secara umum, saat ini, masih normal, stok makanan tersedia di supermarket.”

Terkait WNI, Menlu menyampaikan kepada Dubes RI, agar mereka yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi KBRI. “Ada hotline 24 jam. Kita juga membuat satuan tugas untuk meningkatkan perlindungan WNI di sana,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta.

Kemlu juga menjelaskan, para WNI yang ingin melakukan mobilitas keluar-masuk Qatar, hingga saat ini belum menemui masalah. Haya saja, mobilitas memang mengalami hambatan setelah sejumlah transportasi komersial Qatar dilarang melintasi wilayah berdaulat negara yang mengucilkannya, seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya.

“Terkait WNI di sana yang ingin melakukan mobilitas, tidak ada masalah, termasuk WNI yang ingin bepergian ke negara lain, maupun yang ingin masuk ke Qatar. Hanya saja, masalahnya ada pada sejumlah moda transportasi asal Qatar yang tidak bisa melintas. Tapi untuk WNI dengan paspor Indonesia tidak ada hambatan untuk mobilitas antar negara,” katanya.

Bakhtiar Sutanto, salah seorang WNI yang tinggal di Doha mengabarkan lewat media sosial (FB) bahwa sampai saat ini 10 negara sudah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar plus dua lagi sedang meninjau ulang hubungannya. Ini berarti menarik dubesnya, menutup jalur laut, darat dan udara dengan Qatar. Warga berpaspor Qatar (bukan yang tinggal di Qatar) harus meninggalkan negara-negara itu.

Situasi sehari-hari menurut Bakhtiar berjalan normal meski sempat terjadi rush di toko-toko swalayan akibat warga khawatir tentang stok makanan, tapi hanya semalam karena pemerintah Qatar segera mengumumkan bahwa cadangan makanan dan logistik cukup untuk satu tahun, meski perbatasan ditutup.

Pemerintah Doha juga memastikan bahwa impor baru akan dibuka lewat jalur laut dari negara-negara yang tidak bermasalah dengan Qatar. Pelabuhan Hamad masih memiliki akses ke Iran, India dan Turki, katanya.

Penerbangan Qatar Airways ke negara-negara lain tidak masalah, juga ke Indonesia. Hanya tidak bisa mendarat di 10 negara tersebut. Qatar menyewa beberapa pesawat charter untuk menjemput warganya yang tidak bisa pulang di bandara Jeddah, Kairo dan lainnya. Rute-rute lain normal, hanya sedikit harus memutar untuk menghindari wilayah Saudi, UAE dan Bahrain.

Tidak berdasar

Arab Saudi dan sekutunya termasuk UAE dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada Senin (5/6) lalu dan menuding negara itu mendukung ekstremisme dan terorisme..

Pemerintah Qatar menurut WNI itu memastikan semua tuduhan dan alasan pemblokiran oleh 10 negara tersebut tidak benar dan tak berdasar. Pemerintah menolak untuk mundur dan menyerah serta tidak akan mengubah sikap, karena merasa tidak ada yang salah dan dilanggar.

Pemerintah juga meminta warganya untuk tidak menyebar pernyataan dan pendapat di media sosial yang menyinggung dan menyakiti warga negara lain, meski kedzaliman sedang diarahkan pada Qatar. Arahan pemerintah ini membuat rakyat Qatar semakin percaya diri. Beredar hastag #staystrongQatar sebagai wujud solidaritas.

Kamis (8/6) malam, Saudi dan negara lainnya merilis 59 nama orang dan 12 “organisasi terlarang” serta menuduh mereka teroris. Qatar menolak keras tuduhan itu. “Setelah saya lihat nama-nama orang dan organisasi itu adalah donatur besar dan lembaga zakat dengan dana tak terbatas yang selama ini aktif menyalurkan infaq dan sadaqoh untuk Suriah, Palestina, Yaman, Myanmar bahkan Indonesia.”

Lembaga-lembaga itu, katanya, mirip Dompet Dhuafa arau Ramah Zakat di Indonesia. “jadi bagaimana mungkin badan-badan seperti itu dicap sebagai teroris. Kalau dana mereka banyak mengalir ke Suriah dan Palestina, karena rakyat di sanalah yang saat ini sangat membutuhkan untuk bertahan dari serangan musuh-musuh Islam.”

Masalah ini sedang dalam perundingan dengan mediasi Emir Kuwait dan Presiden Turki. Emir Qatar bertekad menyelesaikan konflik ini lewat dialog, tidak ada rencana dia untuk mengerahkan militer. Juga tidak berniat mengusir warga-warga ke-10 negara itu yang ada di Qatar.

“Ada sekitar 300 ribu warga Saudi, Mesir, UAE, Yaman, Bahrain dan lainnya yang saat ini hidup dan bekerja di Qatar, yang akan kehilangan pekerjaan jika mereka diusir dari sana. Sementara warga Qatar di negara-negara itu, jumlahnya hanya puluhan saja,” kata Sutanto.

Sementara itu Bahrain mengaku memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena negara itu mendukung terorisme dan mencampuri urusan dalam negeri Bahrain. Pernyataan singkat dari kantor berita resmi Bahrain mengatakan, negara sekutu dekat Arab Saudi ini, juga menutup wilayah udara dan laut dengan Qatar serta memberi waktu warganya di Qatar 14 hari untuk pergi dari sana.

Selama ini Qatar dianggap melindungi Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam yang menjadi sejumlah ancaman di negara Arab, termasuk Mesir dan Saudi. Qatar juga dianggap telah menjalin hubungan harmonis dengan Iran. Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok garis keras dan menyebarkan paham kekerasan mereka, menggunakan saluran satelit Aljazirah.

“(Qatar) merangkul beberapa kelompok teroris dan sektarian yang ditujukan untuk mengganggu stabilitas di kawasan, termasuk Ikhwanul Muslimin, IS dan Alqaidah, serta mempromosikan pesan dan skema kelompok tersebut melalui program media mereka secara terus menerus,” kata kantor berita SPA.

Qatar, negara kecil yang dinilai ‘sulit diatur’ kini mulai berkembang dan banyak spekulasi bahwa negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi takut posisinya akan tergeser oleh Qatar. Menurut pengamat Timteng LIPI, Hamdan Basyar, “dengan minyak yang tidak terlalu banyak, namun potensi gas sangat besar dan bekerja sama dengan Iran, Arab Saudi takut posisinya akan tergantikan oleh Qatar.”

Posisi geografis Qatar sendiri yang sangat strategis di Timteng, membuat negeri ini menjadi negara yang patut diwaspadai oleh negara-negara Teluk lainnya. Maka bisa jadi alasan blokade sesungguhnya bukan semata-mata karena tuduhan Qatar terkait ektrimisme. (RS1/P1)

Miraj Islamic News Agency/MINA